Bahkan, akibat WC umum yang rusak, sejumlah pedagang terpaksa mencari tempat sepi hingga pergi ke kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
“Ini tentu sangat memprihatinkan. Bagaimana mungkin para pedagang yang setiap hari mencari nafkah di pasar harus kesulitan mendapatkan fasilitas WC umum yang layak? Bahkan, mereka terpaksa mencari tempat lain untuk memenuhi kebutuhan dasar,” ungkap Januarius.
Ia juga mempertanyakan perhatian dan tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Belu dalam mengelola serta merawat fasilitas pasar.
Menurut Januarius, setiap minggu petugas Perindag diketahui turun ke pasar untuk melakukan pemungutan uang karcis dari para pedagang. Karena itu, ia meminta agar kewajiban pedagang dalam membayar retribusi juga diimbangi dengan perhatian pemerintah terhadap hak-hak mereka sebagai pengguna fasilitas pasar.
“Jangan hanya pedagang dituntut untuk membayar kewajiban, sementara hak mereka untuk mendapatkan fasilitas pasar yang layak justru diabaikan. Pemerintah juga harus memperhatikan kondisi fasilitas yang digunakan masyarakat setiap hari,” tegasnya.














