Ia menilai, politik uang merupakan ancaman serius bagi proses demokrasi, termasuk dalam pemilihan Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI. Pemimpin yang lahir dari proses transaksional, menurutnya, akan sulit menjalankan organisasi secara independen karena berpotensi terikat pada kepentingan pihak-pihak tertentu.
“Kalau pemimpin lahir dari proses transaksional, maka sangat mudah dikendalikan atau diintervensi oleh siapa pun yang memiliki kepentingan. Hal ini tentu akan merusak integritas dan independensi organisasi,” ujarnya.
Ramses menegaskan bahwa PMKRI sejak awal dikenal sebagai organisasi kader yang menjunjung tinggi nilai-nilai intelektualitas, moralitas, nasionalisme, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, proses regenerasi kepemimpinan harus berlangsung secara jujur, adil, dan bebas dari segala bentuk praktik yang mencederai etika organisasi.
Ia juga mengajak seluruh delegasi yang hadir dari berbagai cabang PMKRI di Indonesia untuk memiliki kesadaran kolektif terhadap bahaya politik uang. Menurutnya, kualitas kepemimpinan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas proses demokrasi yang dijalankan.
