Ia juga menyoroti upaya mediasi yang dilakukan oleh Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Goncalves, yang dinilai tidak membuahkan hasil. Pertemuan yang diharapkan menjadi jalan keluar justru berakhir tanpa solusi, bahkan memperlihatkan lemahnya komunikasi antara pemerintah daerah dan tenaga medis.
“Hampir dua jam menunggu, namun dokter spesialis tidak hadir. Ini bukan hanya soal mogok kerja, tetapi menunjukkan rapuhnya koordinasi dan lemahnya otoritas pemerintah dalam menangani krisis,” lanjutnya.
Lebih lanjut, ia mengkritisi alasan klasik yang kembali diangkat, yakni perbedaan insentif dan perubahan kebijakan. Menurutnya, persoalan vital seperti ini seharusnya tidak dibiarkan berlarut tanpa kejelasan.
“Jika benar ada penyesuaian insentif karena adanya tunjangan dari pusat, maka seharusnya sejak awal disampaikan secara transparan. Publik berhak tahu, dan tenaga medis berhak mendapatkan kejelasan,” ujarnya.
Ia juga menilai pendekatan yang mengedepankan ancaman sanksi terhadap dokter ASN bukanlah solusi yang tepat. Justru, langkah tersebut mencerminkan kepanikan birokrasi dalam menghadapi situasi yang semakin kompleks.
