Namun demikian, hingga kini belum ada keputusan final dari pihak sekolah. Rapat dewan guru yang digelar pada Sabtu (7/3/2026) masih menemui jalan buntu akibat perbedaan pandangan.
Baca Juga : Langkah Kecil yang Menjadi Sejarah: Hukum, Pengabdian, dan Ketahanan UMKM di Era Digital
Kepala sekolah akhirnya menunda keputusan dan meminta para guru honorer yang terdampak untuk berkonsultasi langsung dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Malaka guna memperoleh kejelasan lebih lanjut terkait kebijakan distribusi guru PPPK.
Scroll Untuk Lanjut Membaca
Advertising
Hingga berita ini diturunkan, pihak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait guna memperoleh keterangan lebih lanjut.
