Padahal, menurutnya, desa telah memiliki dokumen perencanaan resmi seperti RPJMDes dan RKPDes yang seharusnya menjadi acuan utama pembangunan.
“Kalau benar tidak dibahas dalam Musdus dan Musdes, ini sangat berbahaya. Karena itu berarti ada intervensi terhadap perencanaan desa. Ini bisa mengganggu program prioritas yang sudah disusun sebelumnya dan membuka celah penyimpangan anggaran,” tegasnya.
Eusebius juga menilai kebijakan tersebut mencerminkan sikap pemerintah daerah yang tidak menghormati prinsip otonomi desa. Ia menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam merencanakan dan mengelola anggarannya secara mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Ini seperti ada upaya mencaplok kewenangan desa. Padahal otonomi desa itu jelas diatur. Desa punya hak untuk menentukan arah pembangunan mereka sendiri,” kritiknya.
Terkait program pengadaan sengon dan porang, Eusebius mengingatkan bahwa program tersebut bukan hal baru. Ia menyebut, program serupa pernah dijalankan pada tahun 2020 di era “Sahabat Jilid 1” dan saat itu menuai banyak kritik karena dinilai gagal Total.
