“Kami tidak sekadar menambahkan angka. Setiap perubahan atau penambahan melalui verifikasi lapangan dan pencocokan dengan data kependudukan. Tujuan utama kami adalah akurasi dan integritas data pemilih,” kata Kristoforus.
Komisioner Bawaslu Malaka, Hilarius Bria Suri, memberikan catatan pengawasan. Dalam sesi tanya jawab, Hilarius mengingatkan bahwa pleno akhir tahun tidak menandai akhir proses, melainkan momentum memperkuat kolaborasi antar-institusi untuk menjaga kualitas data.
“Data yang diperoleh harus valid dan akurat. Pleno ini bukanlah tahap akhir, melainkan awal konsolidasi kerja bersama untuk mencapai daftar pemilih yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Hilarius. Ia juga meminta agar mekanisme pengaduan, klarifikasi, dan perbaikan data tetap dibuka bagi masyarakat dan partai politik.
Hadirnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Malaka, Emerentiana Berek, serta perwakilan Dinas PMD, RSUPP Betun, Polres, Dandim, dan partai politik menunjukkan pendekatan lintas-sektor dalam proses penyusunan DPK. Emerentiana menyampaikan komitmen Disdukcapil untuk mempercepat pelayanan administrasi kependudukan guna mendukung verifikasi data pemilih.
