Ironisnya, banyak kasus tidak sampai ke proses hukum karena dianggap sebagai “urusan keluarga” yang cukup diselesaikan secara internal. Padahal, kekerasan merupakan tindak pidana dan pelanggaran hak asasi manusia.
Budaya diam menjadi salah satu akar persoalan. Banyak korban memilih bungkam karena takut disalahkan, dipermalukan, kehilangan dukungan ekonomi, atau mendapat ancaman dari pelaku. Dalam beberapa kasus, korban justru dianggap membawa aib keluarga. Akibatnya, luka dipendam dan keadilan tertunda.
Situasi ini jelas bertolak belakang dengan semangat perjuangan Kartini. Ia memperjuangkan agar perempuan memiliki suara, hak untuk berbicara, dan martabat yang dihargai. Namun hari ini, masih banyak perempuan yang suaranya teredam oleh tekanan sosial dan rasa takut.
Meningkatnya kasus kekerasan juga menunjukkan bahwa sistem perlindungan belum berjalan optimal. Edukasi tentang perlindungan perempuan dan anak masih terbatas, terutama di wilayah pedesaan.
Banyak masyarakat belum memahami bahwa kekerasan tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga verbal, psikologis, dan ekonomi.
Di sisi lain, penegakan hukum belum sepenuhnya memberi efek jera. Minimnya pendampingan korban, kurangnya bukti, serta praktik penyelesaian damai yang tidak berpihak pada korban membuat banyak kasus tidak tuntas. Ketika pelaku tidak mendapat hukuman yang tegas, kekerasan berpotensi terus berulang.
