UMKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Namun di era digital, mereka menghadapi tantangan baru. Banyak pelaku usaha kecil belum memahami risiko transaksi daring, keamanan data pelanggan, maupun dampak hukum dari informasi palsu yang tersebar cepat di media sosial. Ketika literasi digital rendah, maka kerugian ekonomi bisa terjadi dalam hitungan menit.
Karena itu, edukasi hukum kepada masyarakat menjadi sangat penting. Keberhasilan hukum tidak cukup ditentukan oleh aturan tertulis, tetapi juga budaya hukum masyarakat. Saat warga memiliki kesadaran untuk memverifikasi informasi, menjaga data pribadi, dan memahami hak serta kewajibannya, maka hukum bekerja lebih efektif.
Di sisi lain, negara juga perlu memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi represif sebagai alat menghukum pelanggar. Hukum harus tampil preventif dan protektif. Regulasi mengenai transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan keamanan siber harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang mudah dipahami masyarakat kecil, bukan hanya menjadi wacana elit di ruang seminar.
