Dari sinilah, menurut Presiden, negara wajib melakukan intervensi langsung dan terukur. Program MBG dirancang sebagai jawaban atas situasi darurat gizi nasional, bukan sekadar kebijakan populis jangka pendek. Presiden menegaskan bahwa kelaparan dan kekurangan gizi tidak boleh ditoleransi dalam negara yang ingin membangun kedaulatan dan daya saing global.
Meski capaian MBG dinilai signifikan, Presiden Prabowo secara terbuka mengakui bahwa pelaksanaan program sebesar itu tidak luput dari kekurangan dan potensi penyimpangan. Namun, berdasarkan evaluasi objektif pemerintah, tingkat keberhasilan program MBG saat ini mencapai sekitar 99 persen.
“Dengan kekurangan 0,00 sekian itu pun bagi kita sesuatu yang harus kita atasi. Dan Alhamdulillah kita sudah mengatasi dan sedang kita atasi terus. Langkah demi langkah, pengawasan demi pengawasan, langkah-langkah pengamanan terus kita lakukan,” kata Presiden.
Pernyataan ini menegaskan pendekatan Presiden yang memilih perbaikan berkelanjutan dibanding penghentian program. Dalam pandangannya, risiko kebijakan tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan intervensi yang menyentuh langsung hajat hidup rakyat banyak.
