“Yang belum terintegrasi segera kami kebut. Target bulan ini semuanya bisa terkoneksi OSS,” tegas Nusron.
Untuk tahun 2026, Kementerian ATR/BPN bahkan menargetkan percepatan dengan 300 RDTR baru yang terdigitalisasi. Nusron optimistis target ini bisa tercapai dengan dukungan lintas sektor, teknologi, dan kerja sama internasional.
Proses percepatan RDTR juga diperkuat lewat Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP), sebuah program pinjaman dari World Bank. Melalui skema ini, pemerintah menargetkan penyelesaian 500 RDTR hingga 2029.
Tak hanya itu, kolaborasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) juga memainkan peran sentral. BIG menyediakan peta dasar skala 1:5.000, yang menjadi pondasi penyusunan RDTR berbasis digital. Peta ini sudah mencakup Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, dan pada 2026 akan diperluas ke Pulau Sumatra, disusul NTB, NTT, dan Maluku pada 2027.
“Dengan peta dasar yang valid, penyusunan RDTR lebih akurat dan aplikatif. Investor tidak akan bingung lagi soal kepastian ruang,” jelas Nusron.
