Namun, penyesuaian ini seharusnya tidak berhenti pada perluasan jam layanan. Integrasi layanan digital, kepastian waktu penyelesaian, serta penyederhanaan prosedur harus berjalan bersamaan. Tanpa itu, pelayanan di hari libur hanya memindahkan beban, bukan menyelesaikan akar masalah.
Ada aspek lain yang tak kalah penting: keberlanjutan kerja aparatur. Layanan di hari libur berarti ada pegawai yang tetap bekerja di luar jam normal. Pertanyaan tentang pengaturan kerja, insentif, dan keseimbangan beban menjadi krusial agar pelayanan publik tidak dibangun di atas pengorbanan sepihak.
Pelayanan publik yang baik menuntut sistem yang adil, baik bagi warga maupun bagi aparatur. Jika kebijakan membuka layanan di hari libur tidak diikuti pengaturan yang jelas, kualitas layanan justru bisa tergerus dalam jangka panjang.
Dibukanya layanan BPN pada 1 Januari 2026 adalah catatan penting di awal tahun. Ia menunjukkan bahwa birokrasi bisa lentur ketika ada kemauan dan keberpihakan pada warga. Namun, ujian sesungguhnya terletak pada keberlanjutan.
