Publik tidak hanya membutuhkan kantor yang tetap buka di hari libur, tetapi sistem layanan pertanahan yang konsisten, mudah diakses, dan memberikan kepastian hukum tanpa harus menunggu momen khusus. Jika kebijakan ini mampu diinstitusionalisasi, maka 1 Januari 2026 akan dikenang bukan sekadar sebagai hari libur yang dilawan, melainkan sebagai titik awal pelayanan publik yang lebih dewasa dan berpihak pada warga.
