Membuka informasi mengenai proyek dan investasi yang berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat, termasuk perizinan, AMDAL atau dokumen lingkungan, peta lokasi, kajian dampak serta dokumen pengadaan dan penguasaan tanah sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
Menempatkan keselamatan ekologis sebagai batas utama pembangunan NTT. WALHI NTT menegaskan tidak semua wilayah harus dikorbankan untuk investasi dan tidak semua investasi harus diterima atas nama pembangunan.
Menghentikan segala bentuk perampasan ruang hidup perempuan atas nama pembangunan, investasi dan Proyek Strategis Nasional.
Memastikan perlindungan dan pemulihan hak perempuan atas tanah, sumber daya alam, lingkungan hidup dan ruang penghidupan.
Menegakkan prinsip keadilan ekologis dan keadilan gender dalam seluruh kebijakan pembangunan di NTT, serta mencabut UU Cipta Kerja yang menurut WALHI NTT melegitimasi berbagai proyek ekstraktif dan mengancam ruang hidup perempuan serta keselamatan pembela HAM.
Pada akhirnya, WALHI NTT menempatkan Hari Keadilan Ekologis sebagai momentum refleksi sekaligus dorongan untuk memperkuat perjuangan menjaga ruang hidup.
