Kasus ini sebelumnya juga mendapat perhatian dari Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Malaka yang mengecam keras dugaan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen BOS serta mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas persoalan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sejumlah guru berharap proses pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, profesional, dan transparan agar seluruh polemik yang berkembang dapat dijawab berdasarkan fakta dan alat bukti. Mereka menegaskan, apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya pemalsuan tanda tangan, pencantuman identitas yang tidak sesuai fakta, maupun pelanggaran administrasi lainnya, maka pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum. Sebaliknya, apabila seluruh dugaan tersebut tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga diharapkan diumumkan secara terbuka kepada publik demi menjaga nama baik semua pihak.
Reformanews.com masih akan mengupayakan konfirmasi kepada Kepala SDK Manumuti, Kongradus Jehaman, terkait dugaan pemalsuan tanda tangan, pencantuman nama YYJ sebagai penjaga sekolah, serta berbagai kejanggalan dalam dokumen pengelolaan Dana BOS. Hak jawab dan klarifikasi dari Kepala Sekolah akan dimuat pada pemberitaan selanjutnya sebagai bentuk penerapan prinsip keberimbangan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
