Example floating
Example floating
Hukum Kriminal

MCS Serahkan Putusan Bebas kepada Empat Warga Hauteas, Luruskan Isu PK: Jangan Sesatkan Masyarakat dengan Informasi Hukum

Avatar photo
×

MCS Serahkan Putusan Bebas kepada Empat Warga Hauteas, Luruskan Isu PK: Jangan Sesatkan Masyarakat dengan Informasi Hukum

Sebarkan artikel ini
Reporter: amor |  Editor: admin
MCS Serahkan Putusan Bebas kepada Empat Warga Hauteas, Luruskan Isu PK: Jangan Sesatkan Masyarakat dengan Informasi Hukum

Dukung Liputan Redaksi ReformaNews.Com

+ Donasi

“Kami yang memahami hukum harus memberikan pemahaman hukum yang benar kepada masyarakat, bukan justru menyampaikan informasi yang menyesatkan. Ada informasi yang berkembang bahwa akan ada upaya hukum luar biasa atau PK. Ini perlu kami luruskan,” ungkap MCS.

Ia menjelaskan, berdasarkan Pasal 318 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), PK merupakan upaya hukum yang berkaitan dengan putusan terhadap terpidana dan hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya sesuai ketentuan undang-undang.

Scroll Untuk Lanjut Membaca
atr-bpn-midle
Advertising

“Bagaimana mungkin klien kami yang sudah diputus bebas justru mengajukan PK? Mereka bukan terpidana. Karena itu, kita harus memahami terlebih dahulu kedudukan hukum dan siapa yang memiliki hak mengajukan PK,” jelasnya.

Baca Juga :  RS Pratama Wewiku Mangkrak, ITAKANRAI Kupang Desak Kajati NTT Segera Tetapkan Tersangka

MCS juga mengacu pada Pasal 299 ayat (2) huruf a UU Nomor 20 Tahun 2025 yang secara tegas menyatakan bahwa kasasi tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas.

Baca Juga :  Tanpa Rombongan,WABUP HMS Jalan Kaki Menuju Lokasi Kebakaran

Ketentuan tersebut juga menjadi bagian dari pedoman Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pedoman Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas, Lepas, dan Banding, serta Upaya Hukum Banding dan Kasasi yang Tidak Memenuhi Syarat Formal.

Example floating