“Kami yang memahami hukum harus memberikan pemahaman hukum yang benar kepada masyarakat, bukan justru menyampaikan informasi yang menyesatkan. Ada informasi yang berkembang bahwa akan ada upaya hukum luar biasa atau PK. Ini perlu kami luruskan,” ungkap MCS.
Ia menjelaskan, berdasarkan Pasal 318 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), PK merupakan upaya hukum yang berkaitan dengan putusan terhadap terpidana dan hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya sesuai ketentuan undang-undang.
“Bagaimana mungkin klien kami yang sudah diputus bebas justru mengajukan PK? Mereka bukan terpidana. Karena itu, kita harus memahami terlebih dahulu kedudukan hukum dan siapa yang memiliki hak mengajukan PK,” jelasnya.
MCS juga mengacu pada Pasal 299 ayat (2) huruf a UU Nomor 20 Tahun 2025 yang secara tegas menyatakan bahwa kasasi tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas.
Ketentuan tersebut juga menjadi bagian dari pedoman Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pedoman Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas, Lepas, dan Banding, serta Upaya Hukum Banding dan Kasasi yang Tidak Memenuhi Syarat Formal.














