“Indikasi yang kami temukan menunjukkan adanya pengaturan jalur aman, koordinasi titik-titik penyelundupan, hingga pembukaan akses bagi pelaku. Ini bukan sekadar kelalaian, tetapi patut diduga sebagai keterlibatan,” ujarnya.
PMKRI juga mengungkap dugaan keterlibatan unsur intelijen di tingkat Komando Distrik Militer (Kodim). Temuan ini memperkuat kekhawatiran bahwa praktik ilegal di perbatasan telah merambah ke dalam struktur yang semestinya menjadi garda terdepan penjaga kedaulatan negara.
Lebih jauh, organisasi mahasiswa tersebut mengaitkan aktivitas penyelundupan dengan potensi kejahatan lintas negara yang lebih serius, termasuk indikasi perdagangan orang (human trafficking) yang terorganisir.
“Ini bukan sekadar soal barang ilegal. Ada kemungkinan jaringan besar yang bermain, bahkan menyentuh aspek kemanusiaan. Negara tidak boleh kalah,” kata Yohanes.
Sebagai tindak lanjut, PMKRI Cabang Kefamenanu menyatakan akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional dengan melaporkannya kepada para pemangku kebijakan di pusat. Mereka mendesak penegakan hukum yang tegas, transparan, dan berkeadilan.
