Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah dan berbagai unsur sosial sangat penting agar implementasi program ini berjalan optimal, terutama dalam membantu warga yang menghadapi keterbatasan perangkat dan akses teknologi.
“Harapan kami, setelah berkoordinasi dengan Dinas Sosial, segera dilaksanakan rapat koordinasi lintas sektor agar pembentukan agen ini bisa menjangkau seluruh wilayah, mulai dari desa, kecamatan sampai kabupaten. Dengan begitu, masyarakat yang tidak memiliki HP juga bisa dibantu untuk mengakses layanan Perlinsos,” tutup Eduardus.
Dengan telah terdaftarnya seluruh pendamping PKH, TKSK, dan pilar sosial lainnya sebagai agen, Kabupaten Malaka memiliki dukungan awal untuk memperluas akses pelayanan perlindungan sosial.
Ke depan, penguatan koordinasi dan sosialisasi hingga tingkat desa diharapkan memastikan masyarakat yang membutuhkan tidak terkendala keterbatasan teknologi dalam mengakses informasi dan mengajukan bantuan sosial sesuai ketentuan.
