WALHI NTT menilai skema pembatasan ini berisiko mengarah pada model pariwisata eksklusif yang hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu. Dalam praktiknya, pembatasan jumlah pengunjung kerap diikuti dengan kenaikan harga tiket dan dominasi operator wisata besar, yang pada akhirnya berpotensi menyingkirkan wisatawan domestik, pelaku usaha kecil, serta masyarakat lokal.
Di sisi lain, masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan kawasan konservasi justru menjadi pihak paling rentan terdampak. Nelayan, pemandu wisata lokal, dan pelaku ekonomi kecil terancam kehilangan sumber penghidupan akibat berkurangnya jumlah kunjungan, tanpa adanya jaminan perlindungan maupun skema keadilan yang jelas dari negara.
Situasi ini menunjukkan bahwa pendekatan konservasi yang diambil masih bersifat teknokratis dan belum menyentuh akar persoalan. WALHI menegaskan, pembatasan berbasis kuota tidak akan efektif jika tidak disertai pengendalian terhadap ekspansi industri pariwisata, aktivitas kapal wisata massal, serta investasi besar yang selama ini menjadi sumber utama tekanan ekologis di kawasan.
