Atas dasar itu, WALHI NTT mendesak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan audit ekologis independen terhadap daya dukung wilayah pesisir Rote Ndao, melindungi kawasan ekologis penting seperti mangrove dan padang lamun, menjamin transparansi pengadaan lahan, mencegah perampasan ruang hidup masyarakat, serta memastikan seluruh proses pembangunan tunduk pada ketentuan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi NTT.
WALHI juga meminta agar masyarakat terdampak dilibatkan secara penuh dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait proyek tersebut.
Bagi WALHI NTT, agenda swasembada garam nasional memang penting. Namun pembangunan tidak boleh dijalankan dengan mengorbankan keselamatan ekologis pulau-pulau kecil dan hak masyarakat pesisir yang telah hidup turun-temurun di wilayah tersebut.
“Pulau kecil memiliki daya dukung yang terbatas. Karena itu, pembangunan harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak melahirkan krisis ekologis baru di masa depan,” tegas WALHI NTT.
