“Kami ingin memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga keseimbangan antara kepentingan pembangunan, tata kelola pertanahan, dan keberlanjutan lingkungan dapat terjaga dengan baik,” ujar Nusron Wahid.
Ia menegaskan, kehadiran Kementerian ATR/BPN dalam Satgas PKH menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh proses penataan kawasan berlangsung tertib, terukur, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Menurut Nusron, persoalan kawasan hutan selama ini tidak hanya berkaitan dengan administrasi pertanahan, tetapi juga menyangkut kepentingan investasi, perlindungan lingkungan, hingga kepastian usaha bagi pelaku ekonomi.
Karena itu, pemerintah memandang perlu adanya sinergi yang kuat antar kementerian dan lembaga agar penyelesaian persoalan kawasan hutan tidak dilakukan secara parsial.
“Kementerian ATR/BPN hadir untuk memastikan setiap proses penataan kawasan berjalan tertib, terukur, dan berpihak pada kepastian hukum,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung tata kelola sumber daya alam yang lebih baik dan berkelanjutan.
