Selain materi teoritis, peserta mendapatkan sesi praktik intensif. Mereka diajarkan cara mengakses aplikasi, mengisi variabel-variabel penting, serta memvalidasi data sebelum dikirimkan ke server pusat.
Pendampingan dilakukan langsung oleh tim ahli kecamatan bersama TAPM PBMD, sehingga setiap peserta bisa bertanya dan menyelesaikan kendala teknis di tempat.
“Pelatihan ini sangat membantu kami, karena selama ini banyak yang masih bingung soal cara input. Sekarang kami lebih percaya diri untuk menyelesaikan pemutakhiran data sesuai deadline,” ujar salah satu KPM peserta pelatihan.
Pemutakhiran data SDGs menjadi bagian dari komitmen pemerintah pusat hingga desa untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan data yang valid, pemerintah desa dapat menyusun program yang tepat sasaran, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan ibu dan anak, hingga pemberdayaan ekonomi lokal.
Di Malaka Timur, enam desa yang mengikuti bimtek ini diharapkan menjadi role model dalam tata kelola data berbasis digital. Jika berhasil, metode serupa akan direplikasi ke desa-desa lain di Kabupaten Malaka.
