“Kami mendorong aparat penegak hukum dan lembaga yang berwenang untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh, objektif, dan terbuka kepada publik guna memastikan kebenaran informasi yang beredar,” demikian sikap yang disampaikan Kornelis.
Ia menegaskan, apabila dalam proses penyelidikan ditemukan bukti keterlibatan pihak tertentu dalam praktik penyelundupan, maka semua pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara tebang pilih. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Kornelis juga menyoroti posisi strategis Kabupaten Belu sebagai wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan sistem pengawasan yang kuat dan efektif terhadap berbagai aktivitas lintas batas.
Ia menilai integritas aparat, pengawasan yang konsisten, serta partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam mencegah praktik ilegal yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.
