Agustinus menilai, kasus SMAN Bateti merupakan alarm keras bagi Pemerintah Provinsi NTT untuk segera mengevaluasi efektivitas sistem pengawasan pendidikan.
Sorotan itu semakin menguat karena persoalan tersebut disebut telah dilaporkan jauh sebelum menjadi perhatian publik. Berdasarkan informasi yang dihimpun ReformaNews.com, Komite SMAN Bateti disebut telah menyampaikan surat resmi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT pada Juni 2025 terkait berbagai persoalan di sekolah. Namun hingga kini, laporan tersebut disebut belum membuahkan penyelesaian yang memadai.
Apabila informasi tersebut benar, maka muncul pertanyaan besar mengenai sejauh mana laporan masyarakat ditindaklanjuti serta seberapa efektif fungsi pengawasan yang dijalankan Dinas Pendidikan terhadap sekolah-sekolah di bawah kewenangannya.
“Kasus Kepala Sekolah SMAN Bateti menjadi bukti lemahnya pengawasan dari dinas. Ini harus menjadi evaluasi bersama agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” ujar Agustinus.
Dalam kesempatan yang sama, Agustinus menyatakan dukungan terhadap rencana Gubernur NTT, Melki Laka Lena, membentuk tujuh Kepala Cabang Dinas Pendidikan di sejumlah kabupaten. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dibarengi dengan penguatan fungsi pembinaan, pengawasan, pendampingan, dan evaluasi agar persoalan di sekolah dapat segera dideteksi dan diselesaikan.
