Namun, keberhasilan tidak cukup diukur dari kunjungan lapangan atau rapat bersama warga.
Reformasi PDAM harus menyentuh aspek yang lebih struktural: pembenahan sistem pembacaan meter, penggunaan teknologi digital, serta integrasi data pelanggan dalam sistem penagihan yang transparan. Modernisasi ini bukan semata soal efisiensi, tetapi juga membangun kepercayaan publik.
APBN, Regulasi, dan Ketergantungan Daerah
Ketergantungan pada APBN untuk pembangunan infrastruktur air bersih menunjukkan keterbatasan fiskal daerah. Dalam teori desentralisasi fiskal, daerah idealnya memiliki ruang cukup untuk membiayai pelayanan dasar. Namun realitas menunjukkan banyak daerah masih sangat bergantung pada pusat.
Di sinilah pentingnya kapasitas institusional daerah. Mengikuti aturan pusat adalah keniscayaan, tetapi memperjuangkan kepentingan warga melalui proposal yang kuat dan berbasis data adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Kasus Nitneo seharusnya menjadi alarm bahwa penguatan kapasitas perencanaan sama pentingnya dengan pembangunan fisik.
Belajar dari Nitneo
Krisis air di Nitneo bukan kasus tunggal. Ia adalah cermin dari persoalan yang lebih luas di banyak wilayah Indonesia timur. Namun, cara merespons krisis ini akan menentukan apakah ia berakhir sebagai catatan kegagalan, atau justru menjadi titik balik reformasi pelayanan air bersih di Kabupaten Kupang.
