Jeri Nana menegaskan bahwa besarnya anggaran yang bersumber dari uang rakyat menuntut adanya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban yang jelas kepada publik. Setiap tahapan pelaksanaan proyek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan fisik, hingga penggunaan anggaran, wajib dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Ini uang rakyat. Publik berhak mengetahui ke mana dana tersebut digunakan dan mengapa proyek strategis ini justru terbengkalai,” ujarnya.
ITAKANRAI menilai hingga kini masyarakat Malaka belum merasakan manfaat maksimal dari pembangunan RS Pratama. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait efektivitas penggunaan anggaran serta lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan proyek yang bernilai hampir Rp45 miliar tersebut.
Selain menyoroti kondisi fisik dan pengelolaan anggaran, ITAKANRAI juga mengkritisi lambannya penegakan hukum dalam kasus ini. Meski menghormati proses hukum yang sedang berjalan, termasuk pembekuan rekening mantan Kepala Dinas Kesehatan pada tahun lalu, ITAKANRAI mempertanyakan belum adanya penetapan tersangka hingga saat ini, padahal perkara tersebut telah lama bergulir dan kini ditangani oleh Kejati NTT.
