PMKRI menegaskan bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, maka krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara akan semakin dalam. Mereka mempertanyakan komitmen penegakan hukum di daerah, sekaligus mengingatkan bahwa negara tidak boleh tunduk pada kepentingan sempit.
“Jika hukum terus mandek, publik berhak bertanya: siapa yang sebenarnya dilindungi? Penegakan hukum tidak boleh menjadi sandiwara,” tutupnya.
Scroll Untuk Lanjut Membaca
Advertising
Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi integritas lembaga penegak hukum dan pengawas di TTU. Tanpa langkah konkret dan transparan, bukan hanya keadilan yang terancam, tetapi juga legitimasi institusi negara di mata masyarakat.
