Malaka, RFC – Di balik senyum desa-desa yang tenang di Kabupaten Malaka, ada jeritan sunyi yang tak lagi bisa diabaikan: kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan tren peningkatan. Data internal menunjukkan sepanjang tahun 2025 hingga bulan Oktober hampir mendekati 50 kasus — angka yang membuat nurani warga dan aktivis sosial berguncang.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Malaka, Andreas Nahak, mengakui keterbatasan itu secara blak-blakan: tanpa anggaran, upaya penanganan dan pencegahan hanya sebatas pendampingan kasus yang dilaporkan.
“Anggaran tidak ada. Tidak bisa buat apa-apa,” kata Andreas saat ditemui di kantornya, Senin (20/10/2025). Pernyataan ini seperti cermin keputusasaan: aparat yang ingin bekerja namun dikurung oleh ketiadaan dana dan dukungan program yang sistematis.
Kondisi di lapangan semakin miris karena banyak kasus melibatkan korban dan pelaku yang saling kenal teman sebangku, tetangga, bahkan keluarga dekat. Fenomena ini menunjukkan lemahnya pengawasan sosial sekaligus celah besar dalam pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak di masyarakat.
