Karena itu, persoalan tanah warga Desa Naet diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi dialog yang lebih luas antara masyarakat dan instansi terkait, sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan berdasarkan data, dokumen, aturan hukum, dan musyawarah—bukan berdasarkan klaim sepihak.
Warga membutuhkan kepastian. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menjelaskan. Dan hukum seharusnya menjadi jembatan untuk menemukan titik terang.
