Sejumlah orang tua murid menyayangkan dugaan tersebut. Menurut mereka, sekolah seharusnya menjadi ruang teladan integritas, bukan justru memperlihatkan contoh penyalahgunaan fasilitas negara.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Sekolah SDK Bolan belum memberikan klarifikasi. Upaya konfirmasi telah dilakukan melalui pesan WhatsApp pada Jumat, 31 Januari 2026, namun belum mendapat respons. Pesan yang dikirim masih berstatus belum terbaca.
Masyarakat mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Malaka segera turun tangan melakukan pemeriksaan internal guna memastikan kebenaran informasi tersebut. Mereka menilai pembiaran terhadap dugaan penyalahgunaan aset negara hanya akan memperkuat budaya permisif di lingkungan birokrasi pendidikan.
“Kalau benar, ini harus ditindak. Jangan sampai pejabat pendidikan justru memberi contoh buruk bagi siswa dan masyarakat,” kata seorang tokoh masyarakat setempat.
Kasus ini menambah daftar persoalan tata kelola dan integritas di sektor pendidikan daerah. Di tengah tuntutan peningkatan kualitas layanan pendidikan, praktik penggunaan fasilitas negara di luar kepentingan publik menjadi sorotan serius yang tidak bisa diabaikan.
