“Kami memang masih kekurangan tenaga pengawas. Kami harus mengawasi agen minyak tanah, pangkalan hingga SPBU yang tersebar di Kabupaten Malaka. Di sisi lain, efisiensi anggaran juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan. Namun, ke depan kami akan terus berupaya memperkuat sistem pengawasan melalui inspeksi rutin, koordinasi dengan instansi terkait, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi distribusi BBM dan minyak tanah bersubsidi,” jelasnya.
Ia berharap keterlibatan masyarakat menjadi kekuatan utama dalam menciptakan distribusi energi bersubsidi yang lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran.
“Dengan pengawasan bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, kami optimistis distribusi minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Malaka akan semakin baik sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak,” pungkas Herman.
