Ia menilai kondisi tersebut bukan lagi persoalan biasa, melainkan sudah menjadi penderitaan nyata bagi masyarakat kecil, terutama warga di wilayah perbatasan RI–RDTL yang setiap hari bergantung pada minyak tanah untuk kebutuhan rumah tangga.
Menurut Feros, pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) perlu segera turun langsung melihat situasi di lapangan agar dapat mengetahui kondisi riil yang sedang dialami masyarakat.
“Rakyat menderita karena minyak tanah langka, tetapi kondisi ini seolah dianggap biasa. Padahal masyarakat kecil sangat bergantung pada minyak tanah untuk kebutuhan sehari-hari,” tegasnya.
Ia juga meminta agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap distribusi minyak tanah di wilayah Belu dan Malaka, termasuk menyelidiki kemungkinan adanya dugaan permainan distribusi maupun penimbunan oleh oknum tertentu yang merugikan masyarakat.
“Kami hanya ingin rakyat kecil mendapat hak yang layak. Jangan sampai masyarakat perbatasan terus hidup dalam kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan dasar,” katanya.
