Lebih lanjut, WALHI NTT mengingatkan bahwa konservasi yang tidak berbasis keadilan berpotensi menjadi bentuk baru perampasan ruang hidup dengan legitimasi lingkungan. Pembatasan akses atas nama perlindungan alam, tanpa pengakuan dan perlindungan hak masyarakat lokal, justru berpotensi memperkuat ketimpangan serta memicu konflik sosial-ekologis.
WALHI NTT mendesak pemerintah untuk segera menghentikan model pembangunan pariwisata yang eksploitatif dan berorientasi pada investasi semata, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kebijakan dan proyek pariwisata di kawasan Taman Nasional Komodo. Pemerintah juga diminta memastikan masyarakat lokal ditempatkan sebagai subjek utama dalam pengelolaan kawasan, dengan menjunjung prinsip keadilan sosial dan ekologis serta pengendalian ketat terhadap aktivitas industri yang membebani ekosistem.
WALHI menegaskan, pembatasan wisata tidak boleh dijadikan solusi instan atas krisis yang diciptakan oleh kebijakan itu sendiri. Tanpa perubahan mendasar, kebijakan ini dinilai hanya akan memindahkan persoalan dan memperdalam ketimpangan.
