Menurutnya, kerja sama antara kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas PKH menjadi fondasi penting untuk memperkuat pengawasan dan penataan kawasan hutan di Indonesia.
“Kolaborasi lintas kementerian dan Satgas PKH jadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola kawasan secara berkelanjutan,” ujar Nusron.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penguatan tata kelola kawasan hutan tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban administrasi pertanahan dan tata ruang, tetapi juga untuk menciptakan kepastian investasi serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
Pemerintah menilai kepastian hukum dalam pengelolaan lahan dan kawasan hutan menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus mencegah praktik pemanfaatan lahan secara ilegal.
Dalam beberapa tahun terakhir, Satgas PKH diketahui telah melakukan berbagai langkah penertiban terhadap kawasan hutan yang dimanfaatkan tanpa izin atau melanggar ketentuan yang berlaku.
Pemerintah bahkan mengklaim Satgas PKH berhasil menyelamatkan keuangan negara hingga Rp11 triliun dari berbagai pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.
