Masyarakat berharap Pemerintah Provinsi NTT tidak menutup mata. Evaluasi teknis, pengujian mutu material, serta penegakan sanksi terhadap kontraktor—jika terbukti lalai—harus dilakukan secara terbuka. Tanpa langkah tegas, proyek ini berpotensi menjadi contoh buruk tata kelola infrastruktur di daerah perbatasan.
Lebih dari sekadar soal aspal yang retak, perkara ini menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jalan yang baru dibangun namun cepat rusak bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengirim pesan keliru bahwa kualitas dan pengawasan bisa dikompromikan.
Ruas Teun–Halilulik kini menjadi ujian nyata bagi kinerja Dinas PUPR Provinsi NTT. Publik menunggu, apakah persoalan ini akan ditangani secara serius, atau dibiarkan berlalu tanpa kejelasan—sementara uang rakyat telah terlanjur tergelontor.
