Sikap diam ini justru memperbesar tanda tanya publik. Dalam sistem pengelolaan proyek pemerintah, Dinas PUPR memiliki kewenangan strategis dalam pengawasan teknis, pengendalian mutu, serta evaluasi kinerja kontraktor.
Ketika proyek bermasalah dan kepala dinas tidak merespons konfirmasi media, publik berhak mempertanyakan apakah fungsi pengawasan dijalankan secara optimal.
Pengamat kebijakan infrastruktur menilai, ketidakhadiran negara dalam pengawasan proyek dapat berujung pada kerugian keuangan negara. “Retak dini biasanya bukan terjadi begitu saja. Ada yang keliru dalam perencanaan, pelaksanaan, atau pengawasan. Ini harus dibuka secara transparan,” ujarnya sambil meminta namanya tidak dipublish.
Ujian Akuntabilitas Proyek APBN
Sebagai proyek yang bersumber dari APBN, pengaspalan jalan Teun–Halilulik semestinya memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kualitas. Keterlambatan pekerjaan yang disertai kerusakan dini menjadi indikator kuat bahwa proyek ini perlu diaudit secara menyeluruh.
