Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan adil tanpa membedakan latar belakang maupun kepentingan pihak yang terlibat.
“Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tanpa tebang pilih. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi pihak yang paling mudah disalahkan, sementara dugaan pelanggaran oleh pihak yang memiliki kepentingan ekonomi tidak ditangani secara serius,” demikian penekanan sikap yang disampaikan Wila.
Menurutnya, transparansi dalam proses penanganan perkara penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa perlindungan lingkungan tidak berhenti pada pernyataan semata.
Wila Yohana juga mengingatkan bahwa masyarakat yang terdampak karhutla membutuhkan perlindungan nyata dari pemerintah.
Ia meminta agar informasi mengenai kualitas udara disampaikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Fasilitas kesehatan juga perlu disiapkan untuk mengantisipasi peningkatan gangguan kesehatan akibat paparan asap.
Di sektor pendidikan, pemerintah dan pihak sekolah diharapkan mengambil langkah sesuai kondisi kualitas udara dan tingkat risiko di wilayah masing-masing, terutama untuk melindungi anak-anak.
