“Dulu program ini sudah pernah dijalankan dan banyak pihak menilai gagal total. Tidak ada hasil signifikan bagi masyarakat. Secara teknis juga bermasalah, terutama karena tidak ada pendampingan lanjutan dan kejelasan pasar,” ungkapnya.
Menurutnya, jika program tersebut kembali dihidupkan, pemerintah daerah seharusnya terlebih dahulu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan sebelumnya.
“Jangan sampai program yang dulu gagal Total, sekarang diulang tanpa perbaikan. Kami minta pemerintah daerah membuka hasil evaluasi program sebelumnya secara transparan,” katanya.
Ia juga mendesak DPRD Kabupaten Belu untuk turun tangan mengawal dugaan kebijakan tersebut agar tidak merugikan masyarakat desa.
“Kami minta DPRD jangan diam. Harus ada pengawasan serius, karena ini menyangkut hak masyarakat desa secara langsung,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Belu belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pengalihan Dana Desa tersebut. Reformanews.com masih berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak terkait.
