Menurutnya, kondisi ini mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan daerah, di mana fasilitas negara berpotensi disalahgunakan tanpa pengawasan yang tegas. Di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai kesulitan ekonomi, dugaan tersebut dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
Sebagai bentuk respons, BEM STISIP Fajar Timur Atambua kini mulai melakukan konsolidasi massa. Mereka merencanakan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Belu sebagai bentuk tekanan moral sekaligus tuntutan agar pihak terkait memberikan klarifikasi secara terbuka.
“Kami tidak akan diam. Jika pejabat publik merasa ini bukan masalah serius, maka kami akan memastikan ini menjadi isu besar yang tidak bisa diabaikan. Demonstrasi adalah langkah konstitusional untuk mengingatkan bahwa kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa kontrol,” lanjutnya.
Mahasiswa menegaskan bahwa aksi yang akan digelar bukan sekadar bentuk protes, tetapi juga upaya menjaga marwah lembaga publik agar tidak terjerumus dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan. Mereka menilai, sikap diam pejabat publik bukan solusi, melainkan awal dari krisis kepercayaan yang lebih dalam.
