Kekecewaan ini bukan tanpa alasan. Selama lebih dari satu dekade, gedung tersebut tidak memberikan manfaat nyata bagi warga. Padahal, keberadaan Polsek di wilayah perbatasan seperti Raimanuk sangat vital, mengingat tantangan keamanan dan dinamika sosial yang cukup kompleks.
Alih-alih menjadi pusat pelayanan, gedung itu kini terbengkalai. Beberapa warga bahkan menyebutkan bahwa kondisi fisik bangunan mulai mengalami kerusakan akibat tidak adanya perawatan. Hal ini memperkuat kesan bahwa aset tersebut benar-benar diabaikan.
Masyarakat menilai, pembiaran ini mencerminkan lemahnya komitmen dalam pengelolaan fasilitas publik. Lebih dari itu, situasi ini juga dianggap sebagai bentuk ketidakadilan terhadap warga yang selama ini membutuhkan kehadiran aparat keamanan yang lebih dekat dan responsif.
“Kami butuh pelayanan, bukan bangunan kosong. Kalau memang tidak mau difungsikan, lebih baik dikembalikan saja kepada pemilik tanah,” tegas warga lainnya.
Desakan untuk mengembalikan lahan kepada keluarga pemilik tanah pun semakin menguat. Warga menilai bahwa jika negara tidak mampu memanfaatkan aset tersebut secara optimal, maka sudah sepatutnya hak atas tanah tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak.
