Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Loonuna yang tetap menerima laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa, meskipun masih terdapat proyek yang diduga belum tuntas.
“Saya sangat menyayangkan kinerja BPD. Mengapa laporan realisasi anggaran tetap diterima, padahal masih ada pembangunan yang belum selesai atau mangkrak. Seharusnya BPD menolak laporan tersebut sampai semua pekerjaan benar-benar tuntas,” lanjutnya.
Lebih jauh, Aleto mengungkapkan bahwa masyarakat telah meminta BPD untuk menggelar rapat terbuka terkait pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa. Namun hingga saat ini, permintaan tersebut belum ditindaklanjuti.
“Kami masyarakat sudah meminta agar BPD mengadakan rapat terbuka supaya pemerintah desa bisa mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan. Tapi sampai sekarang belum ada respon,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa dugaan kejanggalan tidak hanya terjadi pada satu proyek, tetapi juga pada beberapa kegiatan lain seperti rehabilitasi PAUD, Kantor desa, pengadaan ternak, hingga pengadaan tanaman.
