“Situasi desa saat ini tidak baik-baik saja. Banyak dugaan korupsi yang muncul karena pemerintah desa dinilai tidak transparan dalam mengelola keuangan dan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB). Karena itu, rapat pertanggungjawaban sangat dibutuhkan demi menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman,” ujarnya.
Aleto menilai, dalam situasi seperti ini, BPD seharusnya hadir sebagai lembaga pengawas yang menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah desa. Ia menegaskan bahwa BPD memiliki peran penting untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban dari pemerintah desa guna meredam kecurigaan publik.
“Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, masyarakat akan semakin curiga adanya kongkalikong antara BPD dan pemerintah desa,” tambahnya.
Lebih lanjut, Aleto berharap agar BPD segera mengambil langkah konkret dengan menggelar rapat terbuka yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat.
“Tidak sulit sebenarnya. Tinggal undang pemerintah desa dan masyarakat, lalu minta pertanggungjawaban secara terbuka. Kalau semuanya jelas dan diterima masyarakat, persoalan ini pasti selesai. Jadi saya berharap dalam waktu dekat rapat itu segera dilaksanakan. Lebih cepat lebih baik,” tutupnya.
