Annisa Pohan Yudhoyono menekankan pentingnya peran perempuan dalam masyarakat, terutama bagi ibu pekerja.

“Peran perempuan itu sangat krusial. Sebagai ibu dan istri, terutama bagi karyawati, tanggung jawabnya beragam. Dengan adanya ATR Daycare, saya berharap bisa mengurangi beban pikiran dan tenaga mereka. Ibu-ibu bisa membawa anak-anak ke sini, dan pulang bersama di sore hari, sehingga mereka bisa merasa lebih tenang,” ujarnya.

Pembangunan ATR Daycare merupakan implementasi dari amanat UU No 35/2014 dan UU No 24/2014, yang bertujuan untuk memenuhi hak ibu pekerja dalam pengasuhan anak serta hak anak untuk mendapatkan pengasuhan yang layak, aman, dan nyaman.

Annisa menambahkan bahwa ATR juga merupakan akronim dari Akhlak, Toleransi, dan Rendah hati. “Kami berharap anak-anak yang diasuh di ATR Daycare akan memiliki akhlak yang baik, mampu bertoleransi, dan bersikap rendah hati,” tambahnya.

Dalam acara tersebut, kunci gedung ATR Daycare secara simbolis diserahkan kepada Kepala Biro Umum Kementerian ATR/BPN yang diwakili oleh Kepala Bagian Rumah Tangga, Rina Dwi Astuti. Ia akan bertanggung jawab untuk mendukung fasilitas ATR Daycare dan pengasuhan anak-anak karyawan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Sertipikat yang diserahkan merupakan bagian dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah yang dilaksanakan di berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat.

“Dengan diterimanya sertipikat ini, kami berharap dapat meminimalisir sengketa dan mengurangi ruang gerak mafia tanah,” ungkap Suyus Windayana dalam sambutannya.

Suyus menekankan bahwa keberadaan mafia tanah sangat meresahkan masyarakat. “Mudah-mudahan dengan terbitnya sertipikat yang terus kita keluarkan, ruang gerak mafia tanah dapat ditekan hingga tidak ada lagi,” tambahnya.

Sertipikat memberikan kepastian hukum bagi para pemilik tanah, menandakan bahwa tanah-tanah mereka sudah terdaftar. Sertipikat tanah merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat pendaftaran tanah di Indonesia, dengan total bidang tanah yang harus didaftarkan sebanyak 126 juta bidang.

“Hingga saat ini, sudah 118 juta bidang yang terdaftar, yang berarti sekitar 97%. Sebanyak 94 juta bidang telah diterbitkan sertipikat, termasuk yang diterima hari ini. Saya ingin memastikan bahwa pada 2025 kita akan mendaftarkan seluruh 126 juta bidang tanah,” tuturnya.

“Walaupun saat ini sudah dekat dengan transisi kepemimpinan, kami tetap fokus pada tugas pokok yaitu memberantas mafia tanah,” tegas Menteri AHY.

Ia mengungkapkan bahwa total potensi nilai kerugian negara dan masyarakat yang berhasil diselamatkan mencapai Rp183.563.890.260.

Kasus pertama melibatkan lima tersangka mafia tanah yang melakukan pemalsuan akta jual beli, dengan total kerugian yang diselamatkan lebih dari Rp4 miliar. Sementara itu, kasus kedua melibatkan dua tersangka yang menduplikasi sertifikat atas nama keluarganya menjadi 39 sertifikat, dengan potensi kerugian mencapai lebih dari Rp179 miliar.

Menteri AHY menekankan pentingnya akurasi dalam menangani kasus-kasus ini, karena setiap rupiah yang diselamatkan sangat berarti bagi rakyat.

“Jika kejahatan pertanahan ini terus terjadi, maka pembangunan yang berkelanjutan akan terganggu, dan keadilan bagi masyarakat pun akan terhambat,” tambahnya.

Agus Harimurti Yudhoyono menekankan bahwa pendaftaran tanah penting untuk mendapatkan nilai ekonomi dan modal usaha. “Kami ingin mengajak warga untuk menata aset sekaligus akses terhadap nilai ekonomi dan permodalan usaha,” ujarnya saat menyerahkan 52 Sertifikat Tanah Elektronik di Desa Ranggeh, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, pada Rabu (16/10/2024).

Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menyampaikan bahwa pendaftaran tanah melalui program PTSL bertujuan untuk menghindari penyerobotan dan tumpang tindih kepemilikan yang seringkali menjadi masalah hukum dan sosial di masyarakat.

Masyarakat menyambut gembira penerimaan Sertifikat Tanah Elektronik dari Menteri ATR/Kepala BPN. AHY menyebutkan bahwa mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas tanah adalah suatu hal yang patut disyukuri.

“Setelah sekian lama, kini tanah mereka, baik rumah maupun kebun, telah memiliki kepastian hukum,” ungkapnya.

Salah satu penerima sertifikat, Muhammad Fauzi (30), mengaku telah tinggal di rumahnya tanpa sertifikat sejak tahun 1990. Dia menjelaskan bahwa orang tuanya yang bekerja serabutan merasa takut mengurus sertifikat karena biaya yang mahal.

Penyerahan sertipikat ini diberikan kepada Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, pada Jumat (11/10/2024) di Kalimantan Timur.

Menteri AHY menjelaskan bahwa penyerahan Sertipikat Hak Pakai ini menandai formalitas hukum terkait tanah yang digunakan untuk pembangunan Istana Negara di kawasan IKN.

“Dengan penyerahan Sertipikat Hak Pakai, secara hukum semua sudah jelas dan ini menjadi langkah awal untuk pembangunan dan pengembangan selanjutnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN,” ujar AHY kepada media setelah acara peresmian.

Sertipikat Tanah Elektronik tersebut mencakup area seluas 56,87 hektare atau sekitar 568.705 meter persegi, dengan hak tanah berada di bawah Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Sekretariat Negara.

Sertipikat ini merupakan sertipikat pertama yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara untuk wilayah KIPP.

Peresmian Istana Negara ditandai dengan penekanan tombol sirine yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo, didampingi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo serta beberapa Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju yang hadir.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran, baik di pusat maupun daerah, dalam mencapai target program yang telah ditetapkan Kementerian ATR/BPN.

“Kami sampaikan terima kasih atas dedikasi Bapak/Ibu sekalian dari Sabang hingga Merauke, yang setiap hari menunjukkan komitmen tinggi untuk mencapai target-target kita. Dengan semangat ini, kita berhasil mencapai titik yang menggembirakan,” ujar Raja Juli Antoni.

Beliau juga mengingatkan pentingnya pelaksanaan program prioritas nasional secara maksimal selama masa transisi pemerintahan dua pekan ke depan. “Harapan saya, kita dapat menjaga momentum transisi ini dengan kinerja maksimal, sehingga siapa pun pemimpin baru kementerian ini akan mewarisi legacy terbaik dari Menteri Agus Harimurti Yudhoyono,” tambahnya.

Salah satu fokus utama dalam pertemuan ini adalah capaian Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Saat ini, jumlah pendaftaran tanah secara nasional telah mencapai 118 juta bidang. Minggu ini, Peta Bidang Tanah (PBT) Luas telah mencapai 101.720 hektare dan PBT Bidang sebesar 5.306 bidang, dengan total realisasi SHAT mencapai 82.592 bidang.

Pencapaian lain adalah sertifikasi tanah elektronik yang kini semakin masif diterapkan. Sebanyak 465 kantor elektronik, atau 95,6% dari total 486 Kantor Pertanahan, telah beroperasi di 32 provinsi, dengan 1.231.124 Sertifikat Tanah Elektronik telah diterbitkan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri AHY menyampaikan harapannya agar hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan semakin kuat di masa mendatang.

“Masa depan hubungan Indonesia-Korea bergantung pada kemampuan kita untuk bekerja sama. Kita berharap 50 tahun ke depan, kemitraan ini semakin kokoh, saling menguntungkan bagi kedua negara, bangsa, dan masyarakat kita,” ujar Menteri AHY dalam sambutannya.

Menurut Menteri AHY, acara ini bukan hanya perayaan hari nasional dan militer, tetapi juga selebrasi atas persahabatan yang mendalam dan telah terjalin kuat berdasarkan nilai-nilai bersama serta saling menghormati.

“Tahun lalu, kita menandai 50 tahun hubungan bilateral, sebuah tonggak sejarah yang menunjukkan seberapa jauh kita telah melangkah, dan betapa banyak hal yang masih bisa kita capai bersama di masa depan,” tuturnya.

Korea Selatan merupakan salah satu mitra strategis utama Indonesia, dengan kedua negara sama-sama tergabung dalam G20 dan APEC (Asia Pacific Economic Cooperation).

“Kolaborasi ini merupakan langkah penting antara ATR/BPN dan MA untuk memberikan pelatihan serta sertifikasi bagi para hakim di seluruh Indonesia, guna meningkatkan pemahaman mereka tentang isu-isu sengketa dan konflik di bidang pertanahan dan tata ruang,” ungkap Menteri AHY dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Menteri AHY menekankan bahwa urusan pertanahan adalah kebutuhan mendasar yang sangat dinantikan oleh masyarakat, terutama mereka yang mencari keadilan. “Tanah adalah kebutuhan semua orang, dan pembangunan akan terus berjalan. Oleh karena itu, hakim-hakim yang memiliki kualifikasi dalam urusan pertanahan dan tata ruang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai masalah ini,” tegasnya.

Ketua MA, Muhammad Syarifuddin, memberikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN atas inisiatif ini. Ia menjelaskan bahwa terdapat 80 hakim yang mengikuti pelatihan ini, terdiri dari 61 hakim dari Peradilan Umum dan 19 hakim dari Peradilan Tata Usaha Negara.

“Saya berharap program sertifikasi ini terus berlanjut di masa mendatang. Saat ini, diperlukan sekitar 416 hakim untuk Peradilan Umum dan 30 hakim untuk Peradilan Tata Usaha Negara,” kata Ketua MA.

Pelatihan ini menggunakan metode blended learning, kombinasi pembelajaran mandiri dan tatap muka, dengan total 109 jam pelajaran yang diselenggarakan di PPSDM Kementerian ATR/BPN. Materi diberikan oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta sejumlah praktisi berpengalaman di bidangnya.

“Masih terdapat perbedaan dalam pemahaman dan persepsi mengenai beberapa isu, termasuk pemaknaan tanah milik negara dan regulasi yang tumpang tindih. Dengan program sertifikasi ini, kita berharap dapat menciptakan keselarasan dalam melihat permasalahan pertanahan yang dihadapi masyarakat,” ujar Menteri AHY dalam Pembukaan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang di Aula PPSDM Kementerian ATR/BPN, Kabupaten Bogor, pada Rabu, 2 Oktober 2024.

Kegiatan ini bertujuan agar para hakim dapat memberikan putusan yang tepat dalam menangani kasus sengketa dan konflik pertanahan. Menteri AHY menekankan pentingnya tata kelola pertanahan yang baik untuk mendukung pembangunan bangsa serta menunjukkan kehadiran pemerintah dalam melindungi masyarakat yang mencari keadilan di bidang pertanahan.

“Kehadiran kita sebagai negara dalam melindungi rakyat yang menghadapi masalah seperti penyerobotan tanah oleh mafia tanah sangat dihargai masyarakat. Kami berkomitmen mewujudkan tata kelola pertanahan yang adil untuk semua,” jelasnya.

Sertifikasi ini diikuti oleh 80 hakim dari peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dengan metode blended learning yang mencakup 109 jam pelajaran. Menteri AHY berharap pembelajaran ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif, dengan pendekatan berbasis kasus.

“Harapannya, metode blended learning, silabus, dan kurikulum yang telah disusun dapat tepat sasaran, sehingga para hakim dapat langsung menerapkannya dalam menyelesaikan berbagai isu pertanahan, baik yang spesifik maupun yang dapat ditarik secara universal,” tambah Menteri AHY.

“Kita harus bisa memastikan bahwa ketersediaan tanah dan pemenuhan kebutuhan tanah untuk perencanaan jangka panjang, menengah, maupun tahunan dapat berjalan dengan lebih mudah dan optimal.

Bank Tanah harus mampu berperan lebih efektif,” ungkap Suyus Windayana saat membuka forum yang digelar di Intercontinental Jakarta Pondok Indah.

Badan Bank Tanah sebagai badan pengelola dan penyedia tanah memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Hingga Agustus 2024, tercatat total persediaan tanah yang dikelola mencapai 19.409,6 hektare yang tersebar di 30 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Aset tanah ini diperoleh melalui penetapan pemerintah dan/atau kontribusi dari pihak lain.

Suyus Windayana berharap Badan Bank Tanah dapat semakin meningkatkan kinerjanya di masa depan. Ia menambahkan bahwa Forum Ilmiah ini dapat menjadi wadah dialog untuk menghasilkan rekomendasi implementatif yang mendukung Kementerian ATR/BPN dan Bank Tanah dalam menjalankan fungsinya dengan lebih baik.

Menurut Dalu, Reforma Agraria adalah perjalanan panjang yang harus memiliki arah yang jelas.

“Saya pikir Reforma Agraria itu sebuah journey tapi harus ada trajectory-nya. Ini harus dilanjutkan. Kita tahu bahwa Reforma Agraria punya tujuan dan orientasi yang sama, yaitu berkaitan dengan keadilan masyarakat, kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Dalu juga menjelaskan tantangan besar dalam mewujudkan Reforma Agraria yang adil dan berkelanjutan, terutama dalam hal legalisasi aset, termasuk penyelesaian konflik agraria di tanah transmigrasi. Banyak permasalahan muncul dari sisi subjek maupun objek tanah tersebut.

“Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana kita menata agraria dari sisi legalisasi aset khususnya tanah-tanah yang saat ini sedang mengalami konflik agraria, terutama di tanah-tanah seperti tanah transmigrasi. Banyak persoalan dari tanah transmigrasi baik dari sisi subjek maupun objek,”

Pada kesempatan yang sama, cendekiawan agraria dari IPB, Endriatmo Soetarto, menyoroti ketimpangan kepemilikan tanah dan perlunya kebijakan yang berpihak kepada rakyat untuk mencapai keadilan agraria.

Dalam acara ini, Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi II atas dukungan yang terus diberikan, sehingga program-program kementerian dapat berjalan dengan lancar.

“Terima kasih kepada Pak Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Pak Junimart Girsang, dan Pak Syamsurizal serta seluruh Anggota Komisi II DPR RI yang terus membersamai Kementerian ATR/BPN. Adanya harapan kita semua melanjutkan kerja-kerja di bidang (yang menjadi wewenang, red) Kementerian ATR/BPN. Mohon doa restu ke depan supaya kita terus melanjutkan pengabdian kita,” ujar Menteri AHY.

AHY juga mengenang awal masa jabatannya dan peran penting dari DPR RI dalam mendukung tugasnya di kementerian. Ia mengaku banyak belajar dari jajaran kementerian serta anggota Komisi II DPR RI.

“Saya punya tekad untuk harus belajar dari seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN serta Bapak/Ibu Anggota Komisi II DPR RI. Luar biasa setiap saya datang baik secara formal maupun informal, selalu dapat pencerahan, informasi, validasi. Saya doakan Bapak/Ibu, sampai ketemu di pengabdian berikutnya,” lanjutnya.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengungkapkan rasa syukur atas kerja sama yang baik antara Komisi II dengan Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, kementerian tersebut adalah mitra yang paling dekat dengan Komisi II.

“Hari ini kita menandatangani Nota Kesepahaman dengan DPR RI terkait dengan penanganan sengketa yang ditangani oleh DPR RI. Saya harap melalui Nota Kesepahaman ini, interoperability antara pengaduan diterima oleh Kementerian ATR/BPN dan DPR RI, serta Ombudsman RI bisa disinkronkan,” jelas Suyus Windayana saat ditemui usai penandatanganan Nota Kesepahaman.

Sekjen Kementerian ATR/BPN juga berharap agar instansi yang terlibat dalam Nota Kesepahaman memastikan bahwa pengaduan yang diterima sesuai dengan kewenangan masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

“Jadi jangan sampai ada satu bidang (divisi instansi, red) diadukan oleh beberapa bidang, padahal itu subjeknya masalah sama saja. Jadi kita akan sinkronkan supaya pengaduannya itu bisa kita monitor,” tutur Suyus Windayana.

Nota Kesepahaman ini mencakup kerja sama dalam pencegahan maladministrasi, percepatan penyelesaian laporan masyarakat, pemanfaatan sarana dan prasarana, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta pertukaran data dan informasi.

Menteri AHY mengenang kenangan masa lalunya saat berada di Timor Timur.

“Saya tidak pernah menyangka karena benar walaupun saya bukan lahir tapi saya pernah hidup dan sekolah di Dili, Timor Timur tahun 1986 hingga 1988. Dua setengah tahun ketika itu Pak SBY, Presiden ke-6 Republik Indonesia mendapatkan tugas sebagai Komandan Batalion 744 SYB, saya sekeluarga tinggal di Dili,” Kata Menteri AHY.

Menteri AHY mengaku ingat betul kenangan itu, termasuk tempat tinggal dinas yang ditinggalinya. “Kita lihat hari ini dan ke depan tapi tidak boleh melupakan masa lalu karena tanpa masa lalu tidak ada kita hari ini, tidak ada masa depan Indonesia juga tanpa mengapresiasi masa lalu,” ujarnya.

rasa nasionalisme dan patriotismenya mulai tumbuh saat ia tumbuh di kalangan prajurit TNI. Seiring berjalannya waktu, rasa nasionalisme dan patriotismenya terus melekat pada dirinya hingga saat ini ia menjabat sebagai Menteri ATR/Pimpinan BPN.

Lima ratus dari 2.100 warga yang berhak, menerimanya langsung dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam acara sederhana di Kapela Desa Oebola Dalam, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang, NTT (14/09/2024).

“Terima kasih kepada ATR/ BPN yang hari ini sudah memberikan kami sertipikat yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, hari ini jadi kenyataan. Kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Apa yang kami lakukan ini untuk kesejahteraan bagi masyarakat NTT, sehingga kami terus melangkah dan hari ini Bapak Menteri datang menyerahkan sertipikat,” kata Eurico Guterres, Ketua Umum Forum Komunikasi Pejuang Timor-Timur (FKPTT) saat memberi sambutan.

“Kami mau melihat ke depan, menata hidup kita sebagai warga negara yang setia kepada NKRI,” kata Eurico Guterres, Ketua Umum Forum Komunikasi Pejuang Timor-Timur (FKPTT) dalam sambutannya.

Penyerahan sertipikat ini mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah bagi warga eks Timor Timur.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah yang sudah memberikan kami tanah dan rumah, walaupun belum semuanya tuntas. Mudah-mudahan akan dituntaskan oleh presiden berikutnya,” tuturnya.

Ekshibisi yang berlangsung selama empat hari ini menghadirkan sejumlah perwakilan masyarakat hukum adat. Beberapa diantaranya adalah perwakilan masyarakat hukum adat Baduy, Kampung Naga, Dayak Iban Sungai Itik, Dayak Menua Kulan, Dayak Sami, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Bonai, Mukim Siem, Mukim Seulimeum, Kota Sungai Penuh dan Desa Asah Duren.

“Kita sama-sama melihat ekshibisi atau pameran dari stakeholders untuk menyatukan visi dan semangat kita menyukseskan program registrasi tanah ulayat yang ada di Indonesia dan juga di ASEAN countries,” kata Menteri AHY dalam sambutannya.

Momen ini diharapkan menjadi kesempatan bagi masyarakat hukum adat Indonesia untuk bisa menunjukkan keberagaman budayanya. Hal ini juga menjadi salah satu cara Kementerian ATR/BPN di masing-masing daerah untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk membantu sosialisasi dan mendampingi pelaksanaan pendaftaran tanah adat.

Usai peresmian ekshibisi, Menteri AHY mengunjungi stand pameran di masing-masing daerah. Hal ini juga mendapat sambutan baik dari pertunjukan budaya suku Papua hingga Baduy. Saat berdialog dengan peserta, Menteri AHY melihat berbagai produk yang dihasilkan masing-masing suku.

Menteri AHY menutup ekshibisi dengan menandatangani lukisan yang merupakan cover sampul buku “Cerita Tanah Ulayat Hari Ini” yang ditulis oleh tim Direktorat Jenderal Penetapan dan Pendaftaran Hak danTanah (Ditjen PHPT).