Waingapu, Reformanews.com — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur (NTT)19 April 2026, melontarkan kritik tajam terhadap Polres Sumba Timur yang dinilai tidak transparan dan terkesan mandek dalam menangani kasus tambang emas ilegal di wilayah penyangga Taman Nasional Laiwanggi Wanggameti.

Sebelumnya, aparat kepolisian diketahui telah mengamankan sejumlah pelaku tambang ilegal. Namun hingga kini, publik belum mendapatkan kejelasan terkait perkembangan penanganan perkara tersebut. Status hukum para pelaku, progres penyidikan, hingga kemungkinan adanya jaringan besar di balik aktivitas ilegal ini belum disampaikan secara terbuka.

WALHI NTT menilai kondisi ini sebagai bentuk lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

“Kami melihat ada indikasi kuat bahwa penanganan kasus tambang emas ilegal ini berjalan tidak transparan dan cenderung mandek. Publik berhak tahu: sudah sejauh mana proses hukum berjalan? Siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka? Apakah ada aktor besar di balik praktik ini yang disentuh hukum atau justru dilindungi?” tegas Yulianto Behar Nggali Mara.

“Ditemukan adanya aktivitas tanpa izin yang terjadi di tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh tersangka inisial YH,” ujar Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi pada 11 Mei 2024.

Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) telah menyelesaikan penyidikan terhadap YH dan rekan-rekannya, yang terlibat dalam penambangan emas tanpa izin dengan metode tambang dalam di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Penyidikan dinyatakan lengkap oleh Jaksa Pidana Umum (JPU) melalui surat P-21 pada 5 Juli 2024, dan barang bukti beserta tersangka telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Ketapang. Sunindyo mengapresiasi upaya PPNS Ditjen Minerba yang bekerja sama dengan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri dalam penegakan hukum ini.

“Upaya penegakan hukum ini menjadi pelajaran prestasi bersama dan ke depan perlu dilaksanakan di lokasi lainnya yang memerlukan penegakan hukum,” ujar Sunindyo dilansir laman Ditjen Minerba.

Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang, Anthoni Nainggolan, menegaskan bahwa Kejari Ketapang siap membawa kasus ini ke pengadilan demi kepastian hukum. Dia juga menekankan pentingnya kerja sama lintas institusi dalam menindak pertambangan ilegal.