Malaka, Reformanews.com — Kasus dugaan penyerobotan tanah di Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka kembali mencuat. Setelah bertahun-tahun bergulir, kuasa hukum pelapor kini mendesak Polres Malaka segera menaikkan status perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

Pada Selasa, 26/5/2026 kuasa hukum pelapor, Alfred Dominggus Klau,S.H,M.H.bersama kliennya mendatangi Polres Malaka untuk menindaklanjuti laporan polisi Nomor LP/B/30/VI/2021/RES.MALAKA/POLDA NTT tertanggal 04 Juni 2021 terkait dugaan tindak pidana penyerobotan tanah.

Dalam surat permohonan tindak lanjut laporan polisi yang disampaikan kepada Kapolres Malaka melalui Kasat Reskrim, dijelaskan bahwa sebelumnya proses pidana sempat tertunda karena perkara kepemilikan tanah masih berjalan dalam jalur perdata.
Namun kini, perkara perdata tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah berdasarkan Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Atb tertanggal 04 Oktober 2022.

Kupang, Reformanews.com — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur menyatakan dukungan penuh terhadap sikap penolakan masyarakat adat lingkar Gunung Mutis atas penetapan status Taman Nasional Mutis. Dukungan ini didasarkan pada kondisi riil di lapangan serta analisis terhadap pendekatan konservasi yang dinilai belum berpihak pada hak dan peran masyarakat adat sebagai penjaga utama kawasan.

Dalam pernyataan pers yang dirilis pada 29 April 2026 di Kupang, WALHI NTT menilai konflik yang terjadi di kawasan Mutis bukanlah peristiwa tunggal, melainkan akumulasi panjang dari kebijakan yang minim pelibatan masyarakat adat. Hal ini terlihat dalam dinamika aksi masyarakat pada 27 April 2026 serta proses dialog bersama Kementerian Kehutanan yang dinilai belum menghadirkan partisipasi utuh dari seluruh komunitas terdampak.

WALHI NTT juga menyoroti penetapan status kawasan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 964 Tahun 2024 yang dianggap mengabaikan prinsip persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC). Prinsip ini merupakan standar internasional dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan wilayah hidup masyarakat adat.