Pada Kamis, 18 September 2025, Kementerian ATR/BPN menggelar Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Desa Boti, TTS. Acara tersebut serentak dilaksanakan di tiga kabupaten NTT, yakni Timor Tengah Selatan, Sumba Timur, dan Manggarai Timur. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN, Deni Santo, menegaskan bahwa program ini adalah bukti keseriusan negara dalam melindungi masyarakat adat.

“Kementerian ATR/BPN sebagai institusi yang mengurus tanah dan ruang harus menjadi motor penggerak dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat hukum adat sesuai amanat konstitusi,” ujar Deni Santo.

Hal ini disampaikan usai acara Fun Run KAPTI-Agraria, di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta (STPN), Kabupaten Sleman, pada Minggu (09/01/2024).

“Per hari ini sekitar 117 juta bidang tanah yang telah didaftarkan PTSL secara nasional, dari target kita menyelesaikan sampai dengan akhir tahun 2024 ini 120 juta bidang tanah. Jadi bisa dikalkulasi sudah 97% dari target sampai dengan akhir tahun 2024,” Ungkap AHY.

Menteri ATR/Kepala BPN optimistis target tersebut bisa tercapai dalam tiga bulan ke depan, meski proses pendaftaran tanah tidak selalu mudah dan memerlukan verifikasi menyeluruh. Ia juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program PTSL untuk memperoleh kepastian hukum terkait hak atas tanahnya.

“Masyarakat punya kesadaran untuk mengikuti program PTSL tersebut agar masyarakat kita juga semua punya kepastian hukum atas tanah dengan memiliki sertipikat tanah yang asli, termasuk juga Sertipikat Tanah Elektroniknya,” ujar Menteri AHY.