BELU, RFC – Martina Rafu menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Resor (Polres) Malaka yang telah menetapkan Maria Gaudensiana Boe sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilaporkannya.

Pernyataan tersebut disampaikan Martina Rafu kepada wartawan Reformanews.com saat diwawancarai pada Sabtu, 6 Juni 2026, menanggapi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: SP2HP/64/VI/2026/Reskrim tertanggal 5 Juni 2026 yang diterimanya dari Polres Malaka.

“Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Polres Malaka, khususnya penyidik yang menangani kasus ini. Saya melihat ada keseriusan dalam menangani laporan yang saya sampaikan sehingga akhirnya terlapor telah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Martina Rafu.

Menurut Martina, penetapan tersangka tersebut memberikan harapan bagi dirinya sebagai pelapor untuk mendapatkan keadilan melalui proses hukum yang sedang berjalan.

KOTA KUPANG, RFC – Di balik sirene ambulans yang melaju membelah jalanan, ada harapan tentang nyawa yang ingin diselamatkan. Ada keluarga yang menunggu pertolongan datang lebih cepat. Karena itu, kehadiran fasilitas kesehatan darurat menjadi kebutuhan penting, terutama di wilayah kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur.

Kesadaran akan pentingnya pelayanan kemanusiaan itu mendorong Bank Rakyat Indonesia menyerahkan bantuan satu unit ambulans kepada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Penyerahan bantuan berlangsung di Kupang pada Kamis (30/4/2026) dan diserahkan langsung oleh Mochamad Reza Bondan Wibowo kepada Rudi Darmoko.

Bagi BRI, program TJSL bukan hanya bagian dari tanggung jawab perusahaan, tetapi bentuk kepedulian nyata terhadap kebutuhan masyarakat. Regional CEO BRI Region 17 Denpasar, Hery Noercahya, mengatakan bahwa bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat pelayanan kesehatan dan respons cepat terhadap kondisi darurat di NTT.

BELU, RFC – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Malaka mendesak Polres Malaka untuk segera menaikkan status hukum terlapor menjadi tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan yang terjadi di Dusun Tualaran, Desa Babulu Selatan, Kabupaten Malaka.

Desakan tersebut disampaikan oleh Antonius Bau selaku Presidium Pengembangan Ekonomi PMKRI Malaka. Pernyataan itu diterima oleh media ini melalui pesan WhatsApp pada Rabu, 6 Mei 2026.

Dalam keterangannya, Antonius Bau menilai penanganan kasus yang dilaporkan dengan nomor LP/B/88/IV/2026/SPKT/POLRES MALAKA/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, tertanggal 11 April 2026 pukul 12.23 WITA, terkesan berjalan di tempat dan belum menunjukkan perkembangan signifikan.

“PMKRI Malaka melihat bahwa proses penanganan kasus ini terkesan lamban. Padahal, menurut kami, syarat untuk menaikkan status terlapor saudari Maria Gaudensiana Boe sebagai tersangka sudah terpenuhi,” ujarnya.

BELU, RFC – Seorang mahasiswi STKIP Sinar Pancasila Betun, Yasrianti Bete, resmi melaporkan dugaan pencemaran nama baik yang dialaminya melalui media sosial Instagram ke Polres Malaka.

Laporan Pengaduan tersebut diajukan pada Rabu, 6 Mei 2026 melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Malaka. Yasrianti mengambil langkah hukum setelah merasa dirugikan oleh sebuah unggahan video dari akun Instagram bernama CE5974CE yang diduga memuat kata-kata tidak pantas serta menyebut nama institusinya.

Berdasarkan kronologi, peristiwa ini bermula pada Selasa, 5 Mei 2026 sekitar pukul 14.30 WITA. Saat itu, seorang saksi bernama Altin melihat unggahan video dari akun tersebut. Video tersebut kemudian menjadi perhatian karena dinilai mengandung unsur yang merugikan nama baik pelapor.

Yasrianti mengaku sempat mencoba mengonfirmasi langsung kepada pemilik akun melalui pesan WhatsApp. Namun, klarifikasi yang diterima justru mempertegas bahwa unggahan tersebut ditujukan kepada dirinya.

BELU, RFC – Keluarga almarhum Fransiskus Xaverius Asten kembali mendatangi Polda Nusa Tenggara Timur pada Jumat, 27 Maret 2026, guna memenuhi panggilan klarifikasi sekaligus meminta kepastian atas penanganan kasus kematian yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya.

Kehadiran keluarga yang didampingi kuasa hukum ini menjadi bentuk keseriusan untuk mengawal proses hukum agar berjalan transparan, objektif, dan tidak meninggalkan ruang spekulasi di tengah masyarakat.

Kasubagdumasan Polda NTT, AKP Anas, menjelaskan bahwa agenda pertemuan tersebut merupakan bagian dari proses klarifikasi yang dilakukan penyidik untuk mengumpulkan keterangan tambahan dari pihak keluarga.

“Pertemuan hari ini adalah bagian dari klarifikasi. Hingga saat ini, penyelidikan masih terus berjalan dan kami tetap membuka ruang untuk setiap informasi yang bisa membantu mengungkap peristiwa ini secara terang,” ujar AKP Anas dalam keterangan yang diterima Reformanews.com melalui WhatsApp.

BELU, RFC – Proses penyelidikan kasus penemuan jenazah almarhum Fransiskus Xaverius Asten masih terus bergulir. Kepolisian Resor (Polres) Belu mengungkap sejumlah kendala yang dihadapi dalam upaya mengungkap secara terang penyebab kematian korban.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kanit Pidum Polres Belu, Ipda Alfathan Lexem, S.Tr.K., saat ditemui media Reformanews.com pada Rabu (25/03/2026).

Dalam keterangannya, Ipda Alfathan menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah penyelidikan secara maksimal, termasuk penelusuran Call Detail Record (CDR) dari nomor telepon milik korban. Namun, upaya tersebut belum memberikan hasil signifikan yang dapat menjadi petunjuk kuat dalam mengungkap kronologi kejadian.

“Memang kami sudah melakukan penelusuran CDR. Namun perlu dipahami bahwa CDR itu hanya mencatat aktivitas komunikasi melalui jaringan seluler, seperti panggilan masuk, panggilan keluar, dan SMS. Sementara untuk komunikasi berbasis aplikasi seperti WhatsApp atau platform digital lainnya, tidak dapat terdeteksi melalui CDR,” jelasnya.

Oleh: Ferdinandus klau seran
Alias Bob Ketua LMND Tangerang Selatan

BELU, RFC — Penegakan hukum adalah fondasi utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat. Ia seharusnya hadir sebagai alat yang netral, tidak memihak, dan berdiri tegak di atas semua golongan. Namun dalam praktiknya, tidak jarang hukum justru menampilkan wajah yang berbeda—wajah yang tajam kepada yang lemah, tetapi tumpul terhadap yang kuat.

Fenomena inilah yang kembali mencuat dalam polemik razia minuman keras yang dilakukan aparat di berbagai daerah, termasuk yang menuai kritik keras dari LMND Tangerang Selatan terhadap kebijakan Polres Malaka.

Kritik ini bukan sekadar reaksi emosional atau bentuk perlawanan tanpa dasar. Ini adalah cerminan kegelisahan publik terhadap arah penegakan hukum yang dinilai semakin menjauh dari rasa keadilan. Sebab, yang dipersoalkan bukanlah keberadaan razia itu sendiri, melainkan cara dan sasaran dari pelaksanaannya.

BELU, RFC  – Keluarga almarhum Fransiskus Xaverius Asten akhirnya angkat bicara terkait perkembangan penanganan kasus kematian yang dinilai tidak wajar dan hingga kini masih dalam proses penyelidikan oleh Polres Belu.

Melalui pernyataan resmi yang disampaikan kepada media, keluarga korban yang diwakili oleh Drs. Pius Maxi Mura menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Polda NTT dalam merespons pengaduan masyarakat (dumas) yang sebelumnya dilayangkan langsung kepada Kapolda NTT melalui surat tertanggal 16 Maret 2026.

“Sebagai keluarga, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada jajaran Polda NTT yang telah merespons dengan cepat laporan kami. Ini menjadi harapan baru bagi kami untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan transparan,” ungkap Pius.

Diketahui, Polda NTT menunjukkan komitmennya dalam mengawal proses penyelidikan kasus tersebut melalui asistensi dan supervisi langsung terhadap Polres Belu. Langkah ini ditandai dengan pelaksanaan rapat tindak lanjut dumas yang dipimpin Irwasda Polda NTT bersama Dirreskrimum, Kabid Propam, serta unsur terkait lainnya pada Kamis (16/3/2026) di ruang Ditreskrimum Polda NTT.

Audiensi ini berlangsung di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap pernyataan Rudi Soik, mantan anggota Polri yang dipecat, terkait dugaan praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) di Polda NTT.

Kelompok masyarakat yang hadir dalam audiensi ini mengkritisi pernyataan Rudi Soik yang dianggap telah menciptakan narasi tidak berdasar mengenai adanya praktik mafia BBM di lingkup Polda NTT.

Mereka menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak hanya menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, tetapi juga tidak memiliki dasar bukti yang valid, karena hingga saat ini tidak ada laporan resmi yang mendukung tuduhan tersebut.

Dalam orasi yang disampaikan, para perwakilan masyarakat menuding bahwa Rudi Soik tengah berupaya untuk menutupi pelanggaran kode etik yang telah dilakukannya. Pada 25 Juni 2024, Rudi terlibat dalam sebuah penggerebekan di tempat karaoke bersama beberapa anggota polisi lainnya, sebuah peristiwa yang menjadi sorotan publik. Untuk membela dirinya, Rudi diduga membuat surat perintah penyelidikan yang belakangan diketahui memiliki cacat administrasi.

Dalam pertemuan tersebut, Kombes Pol. Ariasandy menyampaikan bahwa Polda NTT tidak akan menoleransi pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. “Kami telah mendengar laporan dari masyarakat hari ini dan akan segera meneruskannya kepada pimpinan,” ungkapnya dengan tegas.