Kupang, Reformanews.com – Vonis bebas terhadap Yohanes Flori oleh Pengadilan Negeri Ruteng pada 10 April 2026 dinilai bukan sekadar akhir dari sebuah perkara pidana, melainkan membuka tabir persoalan serius dalam penanganan konflik tapal batas antara kawasan konservasi dan wilayah hidup masyarakat adat di Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur menilai, sejak awal perkara ini telah menunjukkan adanya kekeliruan dalam konstruksi hukum yang digunakan aparat. Yohanes Flori ditangkap pada Maret 2025 oleh petugas Balai Besar KSDA Ruteng saat membangun rumah di Lok Pahar—wilayah yang secara adat diakui sebagai bagian dari ulayat Lando-Lawi.

Namun, legitimasi adat tersebut tidak menjadi pertimbangan utama dalam proses hukum. WALHI NTT menilai negara justru menggunakan Pasal 12 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), yang sejatinya diperuntukkan bagi kejahatan kehutanan terorganisir.

Irjen Dalu Agung Darmawan menjelaskan bahwa penandatanganan SKB merupakan langkah konkret dalam upaya pencegahan korupsi. Selain menyaksikan proses tersebut, Irjen Kementerian ATR/BPN juga ikut melakukan paraf pada lembar Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2025-2026. SKB ini mencakup 15 aksi pencegahan yang fokus pada tiga aspek utama: Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, serta Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi.

Dalu Agung Darmawan menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai kementerian dan lembaga dalam menjalankan komitmen ini. “Implementasi komitmen ini tidak hanya melibatkan kementerian ATR/BPN, namun juga memerlukan kerja sama dengan 67 kementerian/lembaga lainnya, serta 34 pemerintah provinsi yang turut menandatangani SKB,” jelasnya.