Jakarta, RFC – Tidak sedikit masyarakat yang merasa bingung bahkan khawatir ketika mendapati luas tanah yang tercantum dalam sertipikat berbeda dengan data yang tertera pada dokumen lama seperti Letter C, Letter D, girik, maupun petuk. Perbedaan angka luas tersebut kerap memunculkan pertanyaan, bahkan menimbulkan kekhawatiran akan adanya kesalahan dalam proses pengukuran atau penerbitan sertipikat.

Padahal, menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), perbedaan luas antara sertipikat tanah dan alas hak lama merupakan kondisi yang lazim terjadi dan tidak selalu menunjukkan adanya masalah hukum maupun administratif.

Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Kementerian ATR/BPN, Agus Apriawan, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu langsung berasumsi negatif ketika menemukan perbedaan tersebut.

“Yang perlu dipahami adalah bahwa kepastian pengukuran tanah terletak pada kepastian posisi, batas, dan bentuk bidang tanah, bukan semata-mata pada angka luas yang tercantum dalam dokumen,” ujarnya saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Pada Kamis, 18 September 2025, Kementerian ATR/BPN menggelar Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Desa Boti, TTS. Acara tersebut serentak dilaksanakan di tiga kabupaten NTT, yakni Timor Tengah Selatan, Sumba Timur, dan Manggarai Timur. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN, Deni Santo, menegaskan bahwa program ini adalah bukti keseriusan negara dalam melindungi masyarakat adat.

“Kementerian ATR/BPN sebagai institusi yang mengurus tanah dan ruang harus menjadi motor penggerak dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat hukum adat sesuai amanat konstitusi,” ujar Deni Santo.