Penulis : Afondi Nahak

BELU, RFC – Krisis kepemimpinan di Kabupaten Malaka tidak semata-mata berkaitan dengan kapasitas individu seorang pemimpin. Persoalan yang lebih mendasar adalah terputusnya hubungan antara kekuasaan dan amanah masyarakat. Ketika kekuasaan tidak lagi dijalankan sebagai tanggung jawab publik, melainkan sebagai instrumen kepentingan tertentu, maka kepercayaan masyarakat perlahan akan terkikis.

Dalam perspektif etika politik, kepemimpinan bukanlah hak istimewa, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Tuhan. Kekuasaan memperoleh legitimasi bukan hanya melalui proses demokrasi, tetapi juga melalui komitmen untuk menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan pelayanan kepada rakyat.

Pemikiran Romo Franz Magnis-Suseno menegaskan bahwa tujuan kekuasaan adalah mewujudkan keadilan, melindungi martabat manusia, dan menjaga kehidupan demokrasi yang sehat. Ketika hukum dan keadilan dikesampingkan demi kepentingan tertentu, maka secara moral kepemimpinan telah kehilangan fondasinya, meskipun secara administratif pemerintahan tetap berjalan.

BELU, RFC – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Belu mengecam keras dugaan tindakan Kepala Desa Loonuna yang menolak berkas administrasi salah satu bakal calon Sekretaris Desa (Sekdes) dengan alasan karena yang bersangkutan kerap mengkritisi kebijakan pemerintah desa.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Termandat DPC GMNI Cabang Belu, Yohanes Teme, saat diwawancarai Reformanews.com di Sekretariat GMNI Cabang Belu, Senin (06/07/2026).

Menurut Yohanes Teme, alasan penolakan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara poin ketiga merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang tidak dapat dibenarkan dalam negara demokrasi. Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan hak konstitusional setiap warga negara dan tidak boleh dijadikan dasar untuk menghalangi seseorang mengikuti proses seleksi jabatan publik.

BELU, RFC – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STISIP Fajar Timur Atambua, Melfridus Kali, mengutuk keras dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kepala Desa Loonuna, Maximus Bau Mau, dalam proses penjaringan dan penyaringan calon Sekretaris Desa (Sekdes). Pernyataan tersebut disampaikan Melfridus saat diwawancarai Reformanews.com, Minggu (6/7/2026).

Menurut Melfridus, apabila dugaan penolakan terhadap bakal calon Sekretaris Desa Rintorius Oes benar dilakukan bukan karena alasan administratif, melainkan karena yang bersangkutan selama ini aktif mengkritisi kinerja kepala desa, maka tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum.

“Proses seleksi perangkat desa seharusnya menjadi ruang untuk melahirkan aparatur yang profesional dan berintegritas, bukan dijadikan alat mempertahankan kekuasaan atau menyingkirkan pihak-pihak yang selama ini bersikap kritis. Kekuasaan adalah amanah, bukan hak istimewa untuk digunakan sesuka hati,” tegas Melfridus.

BELU, RFC – Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Atambua, Caitano Manezes Viegas, menyampaikan sikap resmi terkait dugaan penolakan berkas administrasi salah satu kader GMNI yang mendaftar sebagai bakal calon Sekretaris Desa (Sekdes) Loonuna, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu.

Saat diwawancarai Reformanews.com di Marga PMKRI Cabang Atambua, Senin (6/7/2026), Caitano menyampaikan keprihatinannya terhadap informasi yang beredar mengenai dugaan penolakan berkas tersebut.

Menurutnya, apabila benar penolakan itu bukan didasarkan pada alasan administratif, melainkan karena calon yang bersangkutan selama ini aktif mengkritik kinerja Kepala Desa Loonuna, maka tindakan tersebut merupakan bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum.

Kami memandang bahwa penolakan tersebut diduga tidak didasarkan pada alasan administratif. Dugaan kuat mengarah pada fakta bahwa yang bersangkutan selama ini kerap menyampaikan kritik terhadap kinerja Kepala Desa Loonuna,” ujar Caitano.

BELU, RFC – Proses penjaringan dan penyaringan Calon Sekretaris Desa (Sekdes) Loonuna, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu, kembali menjadi perhatian publik. Salah satu bakal calon, Rintorius Oes, yang juga merupakan kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), menyatakan penolakan terhadap berkas administrasinya diduga tidak didasarkan pada alasan administratif, melainkan karena dirinya kerap mengkritisi kinerja Kepala Desa Loonuna.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Klarifikasi Penolakan Berkas Calon Sekretaris Desa Loonuna Nomor: Kc.Ls.06/05/BA/VII/2026, rapat klarifikasi digelar pada Senin, 6 Juli 2026 di Aula Kantor Camat Lamaknen Selatan.

Rapat dipimpin langsung oleh Camat Lamaknen Selatan dan dipandu oleh Sekretaris Camat Lamaknen Selatan. Turut hadir Kepala Desa Loonuna, Ketua BPD Desa Loonuna, Ketua Panitia Seleksi Perangkat Desa beserta anggota panitia, tokoh pemuda serta tokoh masyarakat.

BELU, RFC – Warga Desa Loonuna, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu, Eduardus Wilfrid Leto, menyampaikan bahwa dirinya bersama rekannya, Rintorius Oes, telah secara resmi memasukkan laporan pengaduan kepada Pemerintah Kecamatan Lamaknen Selatan, Bupati Belu, dan Wakil Bupati Belu.

Pernyataan tersebut disampaikan Eduardus kepada Reformanews.com melalui pesan WhatsApp, Kamis (2/7/2026).

Menurut Eduardus, langkah pengaduan tersebut diambil karena berbagai persoalan yang dinilai tidak lagi dapat diselesaikan secara internal.

Hari ini saya bersama kawan Rinto telah memasukkan laporan pengaduan ke pihak kecamatan, bupati dan wakil bupati. Sekarang kami menunggu perkembangan berikutnya,” ujar Eduardus.

Ia menegaskan bahwa dirinya bersama rekan-rekannya sebenarnya tidak menginginkan persoalan tersebut berlarut-larut. Namun, menurutnya, tindakan Kepala Desa yang dinilai terus melakukan kebijakan yang merugikan masyarakat membuat mereka memilih menempuh jalur pengaduan resmi.

BELU, RFC – Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Randi A. Durhaman, memanfaatkan agenda reses masa persidangan dengan menyerap aspirasi masyarakat di Desa Lorotolus, Kecamatan Wewiku, dan Desa Bonetasea, Kecamatan Weliman, Kamis (2/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, ia memberikan perhatian khusus kepada generasi muda yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKS-PI) Kera Sakti Cabang Malaka agar menjadi pelaku utama pembangunan melalui sektor-sektor produktif.

Di hadapan masyarakat dan para anggota IKS-PI Kera Sakti, Randi menegaskan bahwa organisasi pencak silat tidak hanya berfungsi sebagai wadah pembinaan karakter dan bela diri, tetapi juga harus mampu melahirkan pemuda yang mandiri secara ekonomi.

Saat diwawancarai Reformanews.com usai kegiatan reses, Randi mengaku memiliki ikatan emosional yang kuat dengan IKS-PI Kera Sakti karena dirinya juga merupakan bagian dari keluarga besar organisasi tersebut.

BELU, RFC – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli 2026, Ketua IKS PI Kera Sakti Cabang Malaka, Novi Wilfridus Tae Bria, SE., MM., menyampaikan ucapan selamat serta apresiasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya jajaran Polres Malaka, atas dedikasi dan pengabdiannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Novi Wilfridus Tae Bria kepada Reformanews.com, Rabu (01/07/2026). Menurutnya, perjalanan Polri hingga memasuki usia ke-80 merupakan bukti nyata pengabdian panjang dalam menjaga stabilitas keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Atas nama pribadi, pengurus, dan seluruh keluarga besar IKS PI Kera Sakti Cabang Malaka, kami mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Semoga Polri semakin profesional, modern, dan terpercaya dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” ujar Novi.

BELU, RFC – Polemik seleksi calon Sekretaris Desa (Sekdes) di Desa Loonuna kembali mencuat. Salah satu peserta seleksi, Rintorius Oes, mengaku merasa dirugikan setelah berkas pendaftarannya diduga tidak diperiksa oleh Kepala Desa Loonuna saat proses verifikasi administrasi.

Kepada media Reformanews.com melalui pesan WhatsApp pada Rabu (01/07/2026), Rintorius Oes menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap Kepala Desa yang menurutnya terkesan anti kritik dan tidak profesional dalam menjalankan proses seleksi perangkat desa.

Menurut Rintorius, sejak awal masa kepemimpinan Kepala Desa Loonuna, pembangunan di desa tersebut dinilai belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun anggaran Dana Desa yang dikelola mencapai miliaran rupiah setiap tahun.

“Loonuna tidak akan maju kalau kepala desanya bermental anti kritik. Sejak awal masa jabatannya hampir tidak ada pembangunan yang terlihat di desa, padahal dana desa jumlahnya miliaran. Hal ini juga sering menjadi sorotan para pemuda Desa Loonuna,” ujar Rintorius.

BELU, RFC – Pemerintah Kecamatan Kokbaun menggelar rapat persiapan menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang berlangsung di Kantor Camat Kokbaun, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Selasa (30/06/2026).

Pantauan langsung Reformanews.com di lokasi rapat menunjukkan antusiasme tinggi dari berbagai unsur masyarakat yang hadir untuk membahas dan menyepakati rangkaian kegiatan peringatan HUT RI tahun 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Camat Kokbaun, Andy Kalumbang, sekaligus memimpin proses pembentukan panitia pelaksana kegiatan.

Hadir dalam rapat tersebut para kepala desa dan perwakilan desa se-Kecamatan Kokbaun, antara lain Desa Lotas, Desa Benahe, Desa Niti, Desa Obaki, Desa Sapnala, dan Desa Koloto. Selain itu, turut hadir tokoh masyarakat, tokoh adat, pihak Puskesmas Kokbaun, para guru perwakilan sekolah, serta Babinsa Kecamatan Kokbaun.

Dalam rapat tersebut, peserta membahas berbagai agenda perlombaan dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Salah satu keputusan penting yang disepakati adalah pelaksanaan turnamen bola voli putra dan putri yang dikhususkan bagi masyarakat asli Kecamatan Kokbaun yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kecamatan Kokbaun.

BELU, RFC – Semangat gotong royong kembali ditunjukkan masyarakat perbatasan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Kabupaten Malaka. Pemerintah Desa Obaki, Kecamatan Kokbaun, Kabupaten TTS bersama Pemerintah Desa Muke, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka, berhasil memperbaiki ruas jalan rabat yang sebelumnya terputus akibat longsor yang terjadi pada awal Juni 2026.

Jalan tersebut merupakan akses utama yang menghubungkan wilayah Kecamatan Kokbaun di Kabupaten TTS dengan Kecamatan Rinhat di Kabupaten Malaka. Kerusakan akibat curah hujan tinggi sempat menghambat mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian di kedua wilayah.

Perbaikan jalan dilakukan secara swadaya dan gotong royong oleh masyarakat Desa Obaki dan Desa Muke bersama pemerintah desa masing-masing. Kegiatan tersebut turut dipantau langsung oleh Camat Kokbaun, Andy Kalumbang, Kepala Desa Obaki, serta unsur pemerintah dan masyarakat setempat pada 29 Juni 2026.

BELU, RFC – Ketua Umum Ikatan mahasiswa pelajar Nai’Benu (IMAPEN), Klaudius Yofandi Boik, menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya dr. Icha Pakaenoni. Ia meminta aparat penegak hukum mengusut secara tuntas seluruh pihak yang diduga mengetahui maupun memiliki keterkaitan dengan rangkaian peristiwa yang mengakibatkan meninggalnya dokter muda tersebut.

Pernyataan itu disampaikan kepada Reformanews.com melalui pesan WhatsApp, Sabtu (27/6/2026).

Klaudius mengatakan, kepergian dr. Icha merupakan kehilangan besar bagi keluarga, dunia kesehatan, dan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ia menilai informasi yang beredar terkait dugaan depresi berat yang dialami almarhumah perlu ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum melalui penyelidikan yang profesional dan transparan.

“Kami menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhumah dr. Icha Pakaenoni. Informasi yang beredar saat ini menyebutkan bahwa kematian dr. Icha sangat tragis dan diduga berkaitan dengan depresi berat yang dialaminya akibat intimidasi yang terus membayangi almarhumah hingga akhir hayatnya,” ujar Klaudius.

BELU, RFC – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STISIP Fajar Timur Atambua melontarkan kritik terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Belu yang dinilai lebih mengutamakan kegiatan seremonial dibandingkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Ketua BEM STISIP Fajar Timur Atambua, Melfridus Kali, melalui pesan WhatsApp kepada media Reformanews.com pada Rabu (24/06/2026), menilai Bupati Belu, Willybrodus Lay, belum mampu membaca kebutuhan prioritas masyarakat di tengah kondisi efisiensi anggaran dan berbagai persoalan yang masih dihadapi warga.

Menurut Melfridus, pemerintah daerah saat ini terkesan lebih fokus pada penyelenggaraan kegiatan-kegiatan seremonial yang ramai dan menarik perhatian publik, namun belum memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Bupati Belu seolah lebih sibuk membangun panggung hiburan daripada membangun kesejahteraan rakyat. Anggaran daerah digunakan untuk kegiatan yang ramai di permukaan, tetapi tidak memberikan jawaban atas persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat setiap hari,” ujar Melfridus.

BELU, RFC– Pelayanan di [Bank BRI Unit Seroja Halilulik, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, menuai keluhan dari sejumlah masyarakat yang datang untuk mengurus berbagai keperluan perbankan, Senin (22/06/2026). Salah satu pengunjung, Agustinus Bau, mengaku kecewa karena harus menunggu terlalu lama saat jam istirahat pegawai berlangsung.

Kepada Reformanews.com, Agustinus Bau mengatakan dirinya telah berada di kantor BRI sejak siang hari untuk mengurus keperluan administrasi. Namun, menurutnya, pelayanan terhenti saat pegawai memasuki waktu makan siang sekitar pukul 12.00 WITA.

Ia mengaku kesal karena hingga pukul 14.10 WITA pelayanan belum kembali berjalan secara normal, sementara banyak masyarakat masih menunggu giliran di ruang tunggu.

“Kami datang dari jauh untuk mengurus kebutuhan di bank. Pegawai mulai istirahat sekitar jam 12 siang, tetapi sampai jam 14.10 pelayanan belum juga berjalan sebagaimana mestinya. Masyarakat yang menunggu sudah sangat lapar dan kelelahan,” ungkap Agustinus Bau saat diwawancarai Reformanews.com di halaman BRI Unit Seroja Halilulik.

BELU, RFC – Ratusan siswa bersama orang tua dan wali murid memadati halaman Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Halilulik, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, pada Senin (22/06/2026). Mereka datang untuk melakukan proses pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diperuntukkan bagi peserta didik jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Berdasarkan pantauan langsung Reformanews.com di lokasi, sejak pagi hari masyarakat sudah mulai berdatangan dan memenuhi area sekitar kantor BRI. Antrean panjang terlihat di halaman bank, dengan para siswa didampingi orang tua masing-masing sambil membawa dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk proses pencairan bantuan pendidikan tersebut.

Suasana di lokasi tampak ramai namun tetap terkendali. Para siswa yang datang berasal dari berbagai sekolah di wilayah Kecamatan Tasifeto Barat dan sekitarnya. Sebagian besar datang menggunakan kendaraan roda dua maupun kendaraan umum bersama orang tua mereka untuk memastikan proses pencairan dapat berjalan lancar.

BELU, RFC – Ketua Senat Mahasiswa STKIP Sinar Pancasila Betun, Yohanes Seran, menyampaikan kekecewaan dan keprihatinannya terhadap kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang saat ini terjadi di Kabupaten Malaka.

Dalam wawancara dengan media Reformanews.com pada Sabtu (13/06/2026), Yohanes mempertanyakan melonjaknya harga Pertalite di tingkat masyarakat yang mencapai Rp20.000 per liter. Menurutnya, kondisi tersebut tidak masuk akal mengingat kenaikan harga yang terjadi secara resmi hanya berlaku pada jenis BBM tertentu.

“Kami mempertanyakan mengapa harga Pertalite di tingkat masyarakat bisa mencapai Rp20.000 per liter, padahal yang mengalami kenaikan harga adalah Pertamax. Ini sangat membebani masyarakat kecil yang setiap hari bergantung pada BBM untuk menjalankan aktivitas dan mencari nafkah,” tegas Yohanes.

Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, sejumlah penjual BBM eceran di Kecamatan Rinhat, khususnya di Desa Webetun, menjual Pertalite dengan harga mencapai Rp20.000 per liter. Kondisi ini dinilai sebagai bentuk ketidakadilan yang merugikan masyarakat.