SLEMAN, RFC – Ketidakpastian waktu menjadi salah satu persoalan yang kerap membuat masyarakat ragu mengurus sertipikasi tanah. Pertanyaan tentang kapan tanah diukur, siapa petugasnya, hingga kapan hasil pengukuran selesai sering kali membuat pemohon harus menunggu tanpa kepastian.

Namun, pengalaman warga Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menunjukkan pola pelayanan tersebut mulai berubah. Melalui layanan Pengukuran Terjadwal, masyarakat dapat mengetahui jadwal pengukuran sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap oleh petugas Kantor Pertanahan (Kantah).

Sulis, warga Sleman yang untuk pertama kalinya mengurus sertipikasi tanah, merasakan langsung perubahan tersebut. Ia mengaku proses yang sebelumnya dibayangkan rumit ternyata dapat berlangsung relatif cepat.

“Ternyata pengurusan sertipikat itu tidak se-horor yang selalu masyarakat takutkan. Prosesnya cepat sekali dan tidak serumit yang dikira. Surprise sekali, tidak sampai 12 hari sudah jadi Peta Bidang Tanah (PBT) saya,” ujar Sulis saat ditemui di Kantah Kabupaten Sleman, Kamis (20/8/2026).

FHC, Ossy Dermawan meninjau langsung layanan pertanahan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (23/04/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, nyaman, dan bebas dari penumpukan antrean.

Dalam arahannya kepada jajaran Kantah, Wamen Ossy menegaskan pentingnya menghindari antrean panjang yang dapat menghambat pelayanan publik.

“Usahakan saat masyarakat ke sini, kita hindari penumpukan. Jangan membuat masyarakat menunggu lama, kita inginkan pelayanan pertanahan itu semakin memudahkan masyarakat,” tegasnya.

Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda perdana Wamen Ossy di Kalimantan Tengah. Ia mengingatkan bahwa pelayanan merupakan fondasi utama (core business) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, sebagaimana arahan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.

Menurutnya, perbaikan pelayanan tidak hanya menyangkut interaksi di loket, tetapi juga percepatan penyelesaian berkas pertanahan yang telah menjadi fokus utama sejak Kuartal IV tahun 2025.

RFC, Hari pertama tahun 2026 menjadi penanda yang tidak lazim dalam rutinitas birokrasi. Ketika sebagian besar kantor pemerintahan menutup pelayanan karena libur nasional Tahun Baru, Kantor Pertanahan (BPN) di sejumlah daerah justru tetap membuka pintu. Layanan pertanahan berjalan, dan masyarakat memanfaatkannya untuk mengurus roya, penghapusan hak tanggungan atas tanah atau bangunan yang telah lunas dari kewajiban kredit.

Bagi warga, kebijakan ini terasa seperti angin segar. Wibawa, warga Kelapa Gading, Jakarta Utara, datang ke Kantor Pertanahan pada 1 Januari 2026 untuk mengurus roya rumah susun yang ditempatinya. “Awalnya ragu karena ini hari libur. Tapi ternyata BPN tetap buka dan kami dilayani dengan baik,” ujarnya. Ia menyebut layanan di hari libur sangat membantu, terutama bagi masyarakat yang selama hari kerja terikat aktivitas dan jam kantor.

Pengalaman Wibawa bukan kasus tunggal. Sejak masa libur Natal dan Tahun Baru, layanan pertanahan yang tetap berjalan menunjukkan satu fakta penting: kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum atas tanah tidak mengenal kalender libur.

Roya dan Kepastian Hukum Warga

Roya merupakan tahapan krusial dalam administrasi pertanahan. Tanpa roya, sertipikat tanah atau bangunan masih tercatat memiliki beban hukum, meski kewajiban kredit telah lunas. Dalam praktiknya, banyak warga menunda pengurusan roya karena keterbatasan waktu dan persepsi bahwa prosesnya rumit.